Seperti sekolah, puskesmas, jalan, akses listrik, air bersih, pasar dan insfrastruktur produksi seperti irigasi, drainase, bengkel alsintan, gudang, rumah produksi, dan telekomunikasi.
"Legalitas lahan perlu diperjelas menjadi sertifikat hak milik dan tidak tumpang tindih dengan penguasaan lahan yang lain yang dapat berpotensi konflik," paparnya.
Menurut dia, legalitas yang bersih dan jernih menjadi penentu bagi faktor keamanan serta konflik di kawasan.
Lalu, soal sosial budaya masyarakat di kawasan transmigrasi perlu diperkuat melalui kegiatan. Baik antar sesama transmigran dan warga setempat di sekitar kawasan transmigrasi.
"Integrasi budaya lokal dan pendatang akan menciptakan stabilitas di masa yang akan datang," terangnya.
Ia memberikan beberapa pilihan untuk membangun ekosistem di kawasan transmigrasi. Seperti pemetan potensi ekonomi dan pemilihan komoditas unggulan (one village one product).
Menurut Handian peningkatan sumber daya manusia juga penting di kawasan transmigrasi. Salah satunya melalui pendidikan dan pembinaan.
“Penyelesaian tata kelola dan status lahan, membangun dan memelihara infrastruktur dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan kemampuan pengelolaannya,” tukasnya.
Tak hanya itu, penguatan kelembagaan lokal seperti pemerintah desa, koperasi, kelompok tani, dan berbagai aktor sosial di kawasan transmigrasi juga diperlukan.
Dengan adanya kampus patriot dan sekolah unggulan di kawasan transmigrasi akan mempercepat transformasi kawasan tersebut.
"Program ini sebaginya mengutamakan peserta dari kawasan transmigrasi," ucapnya.
Mencegah Konflik di Kawasan Transmigrasi
Handian menyebut pemerintah daerah perlu mengadakan dialog dan komunikasi aktif dengan masyarakat transmigran serta warga lokal.
Melalui kementerian transmigrasi, pemerintah daerah dan unsur masyarakat perlu melakukan pembangunan yang merata.
"Transmigrasi bukan hanya pemindahan orang. Namun juga penciptaan ekosistem sosial dan ekonomi yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya," tegas dia.
Jangan sampai ada disparitas ekonomi di masa yang akan datang. Sehingga dapat memicu konflik.
Sementara itu, Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Amarullah Octavian menekankan pentingnya peran riset dalam mendukung keberhasilan program transmigrasi.