JAKARTA, DISWAY.ID-- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, memberikan pernyataan kontroversial mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah sorotan publik atas sejumlah kasus keracunan massal yang menimpa siswa di berbagai daerah.
Pigai mengklaim bahwa pelaksanaan program MBG hingga saat ini telah mencapai tingkat keberhasilan sebesar 99,99 persen.
BACA JUGA:Alex Indra Lukman Dorong Hilirisasi Kratom dan Gambir untuk Dukung Asta Cita Presiden
BACA JUGA:Maraknya Kasus Keracunan MBG, Ahli Gizi di SPPG Harus Bekerja Optimal Jaga Kualitas Makanan
Klaim ini muncul saat program MBG sedang menjadi perhatian intensif, menyusul laporan ribuan siswa menjadi korban keracunan makanan yang diduga berasal dari menu program tersebut.
Salah satu kasus keracunan dengan jumlah korban terbanyak dilaporkan terjadi di Bandung Barat. Kasus ini bahkan mendapat perhatian langsung dari Presiden.
"Jadi secara keseluruhan, sesungguhnya 99% pelaksanaan makan bergizi gratis sampai pada hari ini berhasil. Dan deviasi atau penyimpanan, penyimpangan itu hanya 0,0017%. Jadi 99,99 sekian persen, makan bergizi gratis di Indonesia yang baru seumur jagung, termasuk berhasil," ujar Natalius Pigai kepada awak media, Kamis 2 Oktober 2025.
BACA JUGA:18 Prajurit TNI Diganjar Tanda Kehormatan, Prabowo Sematkan Langsung di Atas KRI RJW-992
BACA JUGA:Menteri Perdagangan Kunjungi Pabrik FFI Cikarang, Resmikan Ekspor Produk Susu ke Asia Tenggara
Pigai juga mengutarakan kemungkinan bahwa keracunan MBG bisa saja disebabkan oleh "human error" dalam proses memasak.
Data yang ada menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh Sentra Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang baru beroperasi, yang diindikasikan karena sumber daya manusia (SDM) masih membutuhkan jam terbang.
Catatan Pengawasan dan Evaluasi
Meskipun mengklaim keberhasilan 99,99 persen, Pigai mengakui adanya catatan penting terkait kurangnya pengawasan. Pernyataan ini sekaligus menjadi respons terhadap temuan potensi pelanggaran HAM yang didapat oleh Komnas HAM.
Program MBG sendiri disebut Pigai sebagai investasi jangka panjang. Sementara itu, pihak lain, seperti Komisi IX DPR, telah meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyetop sementara penambahan Dapur MBG dan fokus pada evaluasi total program.