JAKARTA, DISWAY.ID - Kabar rencana pemerintah menjadikan Bali sebagai pusat keuangan kembali mencuat setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak mendanai Family Office.
Family Office merupakan proyek yang diinisiasikan Luhut Binsar Pandjaitan melalui Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan telah digaungkan sejak tahun lalu.
Purbaya mempersilahkan pembangunan Family Office di Bali asalkan anggaran pembentukan perusahaan swasta tersebut bukan berasal dari kas negata atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
BACA JUGA:Purbaya Tegas Tolak Dana APBN Biayai Proyek Family Office Usulan Luhut: Bangun Saja Sendiri
"Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Senin, 13 Oktober 2025.
Menkeu Purbaya juga menambahkan dirinya akan berfokus pada alokasi anggaran yang menjamin pelaksanaan yang tepat waktu, tepat sasaran, dan tanpa kebocoran
"Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor, itu saja," ucap Purbaya.
Pada Maret 2025, Luhut mengungkap Family Office akan terbentuk pada tahun ini.
Ia juga memastikan telah mendapat masukan dari berbagai pelaku Family Office termasuk Ray Dalio, investor AS pendiri Bridgewater Associates.
Prabowo dan seluruh menteri termasuk mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah sepakat membentuk Family Office di Indonesia.
"Semua, bukan soal Kementerian Keuangan saja, semua kita harus setuju." terang Luhut.
Sementara itu, rencana pembentukan Family Office telah mendapatkan persetujuan sejak masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Lantas apa itu Family Office yang kini menjadi perdebatan antara Menkeu Purbaya dan DEN?
Mengenal Family Office
Wealth Management Center (WMC) atau Family Office merupakan perusahaan swasta yang dibentuk untuk mengelola kekayaan, investasi, dan kebutuhan finansial keluarga kaya.