JAKARTA, DISWAY.ID - Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Benjamin Paulus Octavianus, memaparkan data terbaru kepatuhan sanitasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Wamenkes Benjamin Paulus, dari sekitar 10.000 SPPG yang beroperasi secara nasional, hingga hari ini sudah ada 326 dapur MBG yang berhasil mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
BACA JUGA:Momen Ultah Prabowo, 800 Titik Kopdes Lakukan Groundbreaking di Seluruh Indonesia
Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan sanitasi dan kebersihan dapur masih sangat rendah, padahal SLHS merupakan syarat krusial untuk menjamin keamanan pangan.
"Jadi setiap hari itu tugasnya saya, ada 10.700 ini yang udah daftar 3.700, yang kita udah cek 2.500, yang udah lulus 2.000. Tapi 2.000 lebih itu saya ada angkanya. Ini tiap hari saya kontrol, hari ini yang lulus 326. SPPG yang udah lulus SL, 326 hari ini," ujar Benjamin saat acara Temu Media di kantor Kementerian Kesehatan, Jumat 17 Oktober 2025.
"Per hari ini 326 dari 10.000. Karena mereka masih di cek labnya, sudah secara kasat mata lulus, tetapi kan kita butuh lab. Nah lab ini kan butuh 5-7 hari. Nah labnya ini kemarin, hari ini nanti jumlahnya akan lebih banyak," tambah Benjamin.
BACA JUGA:Berkat Upaya Prabowo, Pencak Silat Resmi Masuk Cabang Medali Asian Youth Games 2027 di Bahrain
Rendahnya angka kepemilikan SLHS ini menjadi perhatian utama Kemenkes, terutama setelah terjadinya kasus keracunan massal MBG di beberapa wilayah.
SLHS sangat penting karena diterbitkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat setelah melalui serangkaian inspeksi ketat terhadap sanitasi dapur, pengelolaan bahan baku, hingga teknik pengolahan makanan.
Wamenkes Benjamin Paulus, juga memperketat pengawasan program MBG dan eliminasi TBC.
BACA JUGA:Anggaran BLT Ditambah, Sumbernya dari Realokasi Anggaran Tidak Produktif
BACA JUGA:Anggaran Rp1,4 Triliun untuk 80.000 Peserta Magang Nasional di Gelombang Kedua
Ia menekankan bahwa Kemenkes telah menerbitkan Surat Edaran (SE) untuk mempercepat proses penerbitan SLHS.
"Kami sudah mengeluarkan SE yang meminta Dinkes di seluruh daerah untuk proaktif, tidak menunggu. Jika dokumen lengkap, proses penerbitan SLHS wajib dipercepat, bahkan kami libatkan Puskesmas untuk melakukan inspeksi lapangan secara berkala," jelasnya.