JAKARTA, DISWAY.ID-- Menanggapi pemanggilannya oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka terkait dengan pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemanggilan tersebut sendiri dilakukan untuk menyampaikan keresahan para pemimpin daerah.
Hal tersebut ia sampaikan dalam agenda agenda Konferensi Pers, yang digelar di Gedung Djuanda I kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, pada Jumat 17 Oktober 2025.
BACA JUGA:WNA Kini Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Siap Tindak Jika Lakukan Pelanggaran Hukum!
BACA JUGA:Kopdes Bakal Suplai SPPG untuk MBG, Kepala BGN : Butuh 5 Ton Beras Tiap Bulannya
Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga menambahkan bahwa pertemuan tersebut juga dilakukan untuk membahas kondisi perekonomian negara secara umum.
“Biasa, diskusi masalah kondisi ekonomi secara umum. Dia (Gibran) juga menyuarakan keresahan dari para pemimpin daerah yang anggarannya dipotong,” jelas Menkeu Purbaya.
Lebih lanjut, Menkeu Purbaya juga menambahkan bahwa Wapres juga turut menanyakan terkait dengan langkah lanjutan yang akan diterapkan usai pemangkasan anggaran TKD ini.
“Dalam jangka pendek saya gak bisa apa-apa, ini kan saya baru sebulan. Paling saya minta Pemda buat merapikan belanja Triwulan I,” ujar Menkeu Purbaya.
BACA JUGA:PNM Ukir Prestasi Dunia, Raih Global Microfinance & Female Empowerment Award
BACA JUGA:OJK Evaluasi Izin Bursa Kripto Baru, Nama Ini Curi Perhatian
Sebelumnya, Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk melakukan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 kini telah sukses menuai reaksi keras dari berbagai pihak, terutama dari para Gubernur Daerah.
Bahkan, sebanyak 18 Gubernur dari beberapa Provinsi dikabarkan telah mendatangi kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyampaikan protes mereka terhadap keputusan ini.
BACA JUGA:Wamenkes Benjamin Paulus Ungkap Biang Kerok Keracunan MBG, Mayoritas Kasus Akibat Target Masak Besar
BACA JUGA:Kepemimpinan Rudy Susmanto Berbuah Manis, Pemkab Bogor Sabet Penghargaan BKN RI
Menurut Sherly Tjoanda selaku Gubernur Maluku Utara yang turut hadir dalam aksi tersebut sebagai Juru Bicara, keputusan ini sendiri dinilai sebagai langkah yang terlalu berdampak besar kepada pembangunan dan perekonomian.