JAKARTA, DISWAY.ID — Di tengah riuh publik soal utang menggunung dan wacana restrukturisasi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) justru membawa kabar positif.
Hingga akhir Oktober 2025, kereta supercepat itu diklaim sudah melayani 12,2 juta penumpang sejak resmi beroperasi komersial pada Oktober 2023.
General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa, menyebut capaian tersebut menjadi bukti meningkatnya kepercayaan publik terhadap Whoosh sebagai moda transportasi modern dan efisien.
“Kenaikan jumlah penumpang ini membuktikan masyarakat semakin mempercayai layanan Kereta Cepat Whoosh sebagai moda transportasi cepat dan andal,” kata Eva di Jakarta, Kamis (30/10/2025).
Selama Januari–Oktober 2025 saja, Whoosh telah melayani lebih dari 5,1 juta penumpang, naik 6,3 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Eva menjelaskan, kenaikan penumpang ditopang oleh beberapa faktor penting:
- Penambahan jadwal perjalanan menjadi 62 kali per hari.
- Hadirnya Stasiun Karawang yang memperluas akses dan meningkatkan konektivitas dengan moda lain seperti LRT, komuter, bus, dan transportasi daring.
- Peningkatan integrasi antarmoda di seluruh stasiun Whoosh yang membuat perjalanan makin efisien.
“Sejak beroperasi komersial pada Oktober 2023, Whoosh telah melayani 12,2 juta penumpang. Ini tonggak penting dalam pertumbuhan transportasi cepat di Indonesia,” ujar Eva.
BACA JUGA:Pemerintah Cari Skema Baru Pembayaran Utang Whoosh, Pertimbangkan Minta Kelonggaran Waktu
Meski performa operasional terbilang solid, proyek KCJB masih dibayangi oleh beban utang besar yang dinilai berpotensi menjadi “bom waktu” bagi BUMN.
Beberapa poin yang jadi sorotan publik antara lain:
1. Beban bunga utang yang mencapai hampir Rp2 triliun per tahun, sementara pendapatan tiket belum cukup menutupnya.
2. Target impas (BEP) baru bisa tercapai jika jumlah penumpang menembus 38 ribu per hari — angka yang masih jauh dari rekor harian tertinggi sekitar 26 ribu penumpang pada musim liburan.
3. Skema restrukturisasi utang sedang dibahas antara pemerintah Indonesia dan pihak Tiongkok agar proyek ini tetap berkelanjutan tanpa membebani APBN.