Palpasi Indonesia juga menyinggung gagasan public reason dari John Rawls, yang menekankan bahwa setiap keputusan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional kepada seluruh warga negara. Transparansi, kejelasan kebijakan, dan perhatian pada keadilan lintas generasi disebut sebagai prinsip penting yang perlu dijaga.
“Energi politik Kak Rahayu diarahkan ke sana,” ucap Riski yang akrab disapa Ikki.
BACA JUGA:Onad Ditangkap Bersama Wanita Berinisal B di Ciputat dengan Barang Bukti Ganja
Untuk memperkuat mandat publik tersebut, Palpasi Indonesia menyampaikan empat rekomendasi: membuka kanal partisipasi masyarakat, memperkuat akuntabilitas berbasis data, melibatkan publik dalam proses legislasi, dan memprioritaskan agenda generasi muda seperti pendidikan, literasi digital, serta kesehatan mental.
“Palpasi Indonesia siap menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif. Generasi muda tak cukup hanya didengar, tapi juga harus diperhitungkan dalam setiap kebijakan,” tegas Ikki.
Palpasi Indonesia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa keputusan Rahayu Saraswati untuk tetap mengabdi di DPR RI bukan sekadar melanjutkan jabatan, melainkan memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat.
Keputusan ini dinilai tepat, baik secara prosedural maupun substansial, dan mencerminkan kematangan demokrasi Indonesia yang semakin inklusif dan partisipatif—jauh dari kesan drama politik.