Danantara Beli Lahan untuk Kampung Haji, DPR Ingatkan Proyek Dikelola Transparan

JAKARTA, DISWAY.ID - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim mengapresiasi Danantara yang mengakuisisi 14 bidang tanah seluas sekitar 4,4 hektare di Mekkah untuk pengembangan Kampung Haji Indonesia.

Meski begitu, Rivqy agar proyek Kampung Haji dapat dikelola transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan jamaah haji tanah air.

Menurutnya, Danantara sebagai lembaga pengelolaan investasi negara harus bisa memberikan manfaat bagi jemaah haji Indonesia.

BACA JUGA:RI Bangun Kampung Haji di Mekkah, Hotel 28 Lantai Senilai Rp18 Triliun hingga Mal Dibangun

"Danantara merupakan lembaga pengelolaan investasi negara yang dibentuk untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui pengelolaan aset BUMN dan investasi strategis," kata Rivqy dalam keterangannya, Kamis, 18 Desember 2025.

"Karena itu, pembelian lahan Kampung Haji harus benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi jemaah haji Indonesia, bukan sekadar proyek properti," sambungnya.

Anggota DPR dari Fraksi PKB menilai Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia membutuhkan solusi jangka panjang untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi biaya akomodasi.

Pembangunan Kampung Haji Harus Dikelola Transparan

Dengan kehadiran Kampung Haji Indonesia di Mekkah, Rivqy menilai pembangunan Kampung Haji bisa menjawab kebutuhan tersebut asalkan seluruh prosesnya dilakukan secara terbuka serta bertanggung jawab.

BACA JUGA:Kampung Haji Indonesia di Mekkah Terbuka untuk WNA, Jamaah RI Jadi Prioritas

Selain itu, pembangunan Kampung Haji di Mekkah juga membutuhkan waktu panjang, anggaran besar, dan sumber daya manusia yang profesional.

Proyek ini direncanakan mencakup pembangunan 13 tower hunian dan satu pusat perbelanjaan dengan kapasitas hingga 23 ribu jemaah.

Maka dari itu Danantara harus transparansi dalam pembangunan dan pengembangan Kampung Haji.

"Transparansi mutlak diperlukan untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan, baik dalam pengelolaan aset, penggunaan anggaran, maupun penentuan mitra," tutur Rivqy.

"Setiap rupiah uang negara harus kembali dalam bentuk manfaat nyata bagi jemaah," imbuhnya.

Sumber: