JAKARTA, DISWAY.ID - Sidang perdana Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyinggung masalah joget-joget yang dilakukan oleh anggota DPR termasuk Eko Patrio dan kawan-kawan yang menyulut kemarahan massa hingga berujung demo besar.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menghadirkan sejumlah saksi dan pakar dari berbagai bidang dalam sidang perdana terkait dugaan pelanggaran etik yang melibatkan lima anggota dewan.
Beberapa di antaranya adalah Deputi Persidangan Setjen DPR Suprihartini serta Koordinator Orkestra Sidang Tahunan, Letkol Suwarko.
Dalam sidang ini turut membahas viralnya video anggota DPR yang tampak berjoget dalam Sidang Tahunan 15 Agustus 2025 lalu.
Wakil Ketua MKD DPR, Adang Daradjatun, menyoroti mekanisme pemilihan orkestra pada Sidang Tahunan serta menyinggung isu kenaikan gaji dan tunjangan.
"Apakah dalam agenda sidang 15 Agustus 2025 lalu, ada pembahasan tentang kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR?," tanya Adang.
Pertanyaan tersebut berkaitan dengan video anggota dewan yang tampak berjoget di tengah acara Sidang Tahunan, yang dianggap kegembiraan itu berkaitan dengan adanya pembahasan kenaikan gaji.
BACA JUGA:Eko Patrio Minta Penangguhan Penahanan Pemuda yang Selamatkan Kucingnya
Menanggapi hal tersebut, Deputi Persidangan Setjen DPR, Suprihartini, membantah adanya pembahasan terkait kenaikan gaji maupun tunjangan anggota DPR dalam sidang tersebut.
"Apakah ada pembahasan kenaikan gaji atau tunjangan? Tidak ada sama sekali pada pelaksanaan sidang 15 Agustus," jawab Suprihartini.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD tahun 2025 tetap berjalan sesuai protokol dan tradisi tahunan, tanpa ada agenda khusus terkait kenaikan tunjangan.
"Mengacu pada tahun-tahun lalu, susunan acaranya dan untuk penampilan dari pembawa musik ini juga seperti tahun lalu sama, yaitu dari Universitas Pertahanan," katanya.
Ia menyebut bahwa orkestra yang tampil pun merupakan kolaborasi rutin dengan Universitas Pertahanan yang membawakan lagu-lagu bertema Nusantara.