"Di seluruh dunia begitu. Ini namanya PSO. Semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ini kehadiran negara,” ujar Prabowo.
BACA JUGA:Banggar DPR: Kasus Whoosh Tak Jadi Alasan Tunda Proyek Kereta Cepat Jakarta–Surabaya
Menurutnya, menghitung untung rugi dalam layanan publik tidaklah relevan.
Yang terpenting, kata Prabowo, adalah manfaat langsung bagi rakyat: mengurangi kemacetan, menekan polusi, mempercepat mobilitas, dan menumbuhkan ekonomi di sekitar jalur transportasi.
Danantara dan Jalan Baru Pembiayaan Nasional
Pemerintah kini tengah menata ulang strategi keuangan proyek KCJB.
Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah restrukturisasi utang melalui kerja sama PT Danantara Indonesia dengan konsorsium BUMN dan mitra Tiongkok.
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan pemerintah sedang menyiapkan konsep pengelolaan baru agar proyek ini tetap berkelanjutan tanpa membebani APBN.
"Kita pastikan negara hadir. Ada sejumlah opsi yang sedang dibahas, termasuk penggunaan APBN dan optimalisasi aset,” jelas AHY.
BACA JUGA:Prabowo Pastikan Utang Whoosh Dibayar Rp1,2 Triliun per Tahun: Nggak Usah Khawatir!
Danantara diharapkan menjadi motor investasi nasional, bukan hanya untuk Whoosh, tapi juga untuk proyek-proyek strategis lainnya yang menopang agenda Indonesia Emas 2045.
KAI dan KPK: Transparansi Didorong, Kepercayaan Diuji
Di sisi lain, PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyatakan siap memberikan seluruh data yang dibutuhkan KPK dalam penyelidikan dugaan korupsi proyek Whoosh.
Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menegaskan komitmennya pada transparansi dan hukum.
"Kami sangat mendukung permintaan data dari KPK. Yang jelas, KAI sangat patuh dan taat hukum,” ujarnya di Jakarta.
Langkah ini menjadi penting di tengah sorotan publik soal dugaan markup biaya dan bunga pinjaman yang melonjak dari 2% menjadi 3,4% ketika proyek berpindah dari tawaran Jepang ke Tiongkok.