Kadin menetapkan enam dari Delapan Agenda Prioritas sebagai quick wins, yakni program MBG, pengiriman pekerja migran, perbaikan dan pembangunan 3 juta rumah, pemeriksaan kesehatan gratis, magang berbayar, dan koperasi merah putih.
Kedua, Rapimnas Kadin memberikan perhatian sangat besar terhadap penciptaan lapangan kerja. Bergotong royong dengan pemerintah dan lembaga keuangan dalam semangat Indonesia Incorporated, Kadin berusaha menciptakan lapangan pekerjaan. Berbagai program pemerintah berdampak signifikan terhadap perluasan lapangan kerja.
Ketiga, untuk memperluas lapangan kerja, investasi di berbagai sektor perlu lebih dipermudah. Indonesia membutuhkan investasi di berbagai bidang, mulai dari sektor pertanian, industri, energi, perdagangan dan jasa, ekonomi kreatif dan pariwisata hingga Artificial Intelligence (AI). Investasi menjadi game changer, terutama saat ini, ketika daya beli masyarakat mengalami masalah.
BACA JUGA:Makna Mendalam Jersey Garuda: Identitas dan Persatuan Indonesia di SEA Games 2025
BACA JUGA:11 Artisan Indonesia Bersinar di Meet The Makers 2025: Perayaan Wastra dan Kriya Lokal
Kementerian Keuangan RI sudah menambah likuiditas sebesar Rp 276 triliun. Kebijakan moneter Bank Indonesia sudah mulai longgar. Likuditas bukan lagi masalah. Masalah kini ada di sisi demand. Di sinilah pentingnya kemudahan investasi, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.
Kadin akan berperan aktif untuk meningkatkan kontribusi terhadap PDB yang saat ini masih di angka 29%. Secara bertahap, kontribusi investasi terhadap PDB akan dinaikkan hingga di atas 40% dari PDB.
Karena itu, Kadin mendukung upaya pemerintah melakukan debottlenecking semua hambatan investasi, memberikan insentif kepada pelaku usaha, meregulasi ulang berbagai perangkat hukum yang menghambat kemajuan investasi, dan memangkas ekonomi biaya tinggi yang menyebabkan tingginya ICOR.
Untuk melancarkan investasi, Kadin melihat pentingnya pembentukan clearing house sengketa industri/lahan, tax holiday inklusif bagi PMDN menengah, kepastian AMDAL, dan peran pemerintah dalam industri strategis.
Kadin menyarankan dilakukan sinkronisasi OSS, penyusunan supply chain roadmap, dan pengembangan KEK/kawasan industri luar Jawa berbasis PPP. Skema transmigrasi closed loop yang terkoneksi dengan industri dan offtaker anggota Kadin.
BACA JUGA:Akses Darat Mulai Terbuka, Pemerintah Kerahkan Truk BBM dan Alat Berat dari Medan ke Aceh Tamiang
BACA JUGA:Skema Terbaru KUR BCA 2025 Pinjaman Rp100 Juta Cicilan 1-5 Tahun, Cek Tabel Angsuran
Keempat, Kadin mendukung langkah pemerintah mengakselerasi hilirisasi dan industrialisasi di berbagai bidang. Dalam jangka pendek, industri padat karya perlu lebih didorong sambil terus memperkuat industri dasar, industri barang modal, dan mendorong digitalisasi dan penggunaan AI.
Kelima, meningkatkan produktivitas lewat pendidikan dan pelatihan keterampilan. Produktivitas tidak hanya ditentukan oleh skill yang bisa diatasi lewat pendidikan vokasional dan magang, melainkan juga pembentukan ethos kerja lewat pendidikan integritas.
Keenam, peningkatan inovasi lewat insentif R&D dan teknologi, redefinisi limbah untuk mendorong ekonomi sirkular, serta sinergi riset aplikatif BRIN dan pelaku industri. Program LPDP lebih diselaraskan dengan kebutuhan keahlian industri nasional. Kerjasama kampus dan dunia usaha perlu ditingkatkan.
Ketujuh, peningkatan perdagangan lewat: