Kenaikan UMP 2026 dikhawatirkan akan menggangu sirkulasi dunia usaha apabila tak memerhatikan aspek strategis perekonomian
Pengamat Kenaikan UMP Berlebih Bisa Dorong Investor Kabur dan UMKM ‘Klenger’
Investor Khawatir Kenaikan UMP 2026 Picu Gejolak Ekonomi Baru
JAKARTA, DISWAY.ID - Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menilai polemik penundaan pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terjadi karena pemerintah mempertimbangkan kondisi bencana yang tengah melanda sejumlah daerah.
Meski demikian, ia menilai aturan terkait UMP sebenarnya sudah jelas dan seharusnya dapat segera diumumkan.
“Ya, memang ini masih belum setuju karena ada kondisi bencana segala itu. Sebenarnya aturannya sudah digulirkan. Kemenaker mungkin punya pertimbangan lain,” ujar Trubus saat dihubungi.
BACA JUGA:Bahlil: Kompensasi dan Subsidi Listrik untuk Masyarakat Capai Rp 210 Triliun
BACA JUGA:Teka-Teki UMP 2026, Pekerja Berharap Naik: Kebutuhan Makin Mahal!
Trubus menyebut UMP memiliki dampak signifikan, terutama bagi pelaku UMKM yang lebih rentan terhadap kenaikan biaya operasional.
Menurutnya, kenaikan UMP yang terlalu tinggi berpotensi membebani pelaku UMKM. Namun, ia meyakini, UMP tak naik terlalu tinggi karena pemerintah sedang menjaga agar investor tidak kabur.
“Kalau UMP naik ya memberatkan (UMKM). Cuman ini kan Pemerintah sekarang lagi ngerem agar jangan sampai UMP menyebabkan investor kabur seperti di Jakarta, Tangerang, Karawang,” jelasnya.
Ia menyebutkan sejumlah kawasan industri seperti Karawang dan Cikarang yang memiliki UMP tinggi kini mengalami stagnasi bahkan penurunan investasi.
Sebaliknya, daerah dengan UMP lebih rendah seperti Jawa Tengah justru menikmati pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi.
“Jawa Tengah tidak nafsu menaikkan UMP yang menggorok pelaku usaha. Makanya sekarang untung investasinya besar karena banyak yang pindah ke sana,” ujarnya.