SERANG, DISWAY.ID-- Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang memperingatkan Yayasan dan Mitra untuk tidak membentuk koperasi hanya untuk memonopoli dan menguasai rantai pasok bahan pangan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Ini Yayasan - Mitra malah bikin koperasi, aneh-aneh aja ini…,” kata Nanik dalam acara Sinergi Ekonomi Kerakyatan: Pemberdayaan UMKM, Koperasi, dan BUMDes untuk Mendukung Program MBG di Kota Serang, Banten, awal pekan ini.
BACA JUGA:Prabowo Kaget Pertamina Punya 200 Anak dan Cucu Perusahaan
BACA JUGA:Industri Manfaatkan PLTS Atap Dukung Energi Bersih, Produksi Rendah Emisi
Dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 115 tahun 2025, terutama pasal 38 ayat 1, disebutkan bahwa penyelenggaraan MBG (Makan bergizi Gratis) memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan merah putih, dan BUMDesa.
“Tapi koperasi itu harus koperasi beneran, bukan koperasi jadi-jadian," kata Nanik.
Selama ini Nanik sering mendapat laporan bahwa banyak mitra yang membuat koperasi sendiri untuk memasok bahan baku pangan ke SPPG-SPPG.
Bukannya untuk membantu para petani, peternak kecil dan UMKM, agar dapat memasarkan produksinya, Mitra dan Yayasan justru mencari untung dengan membentuk koperasi jadi-jadian.
BACA JUGA:Mudik Lebih Aman, PGN Siapkan Bengkel Keliling untuk Pengguna BBG di Jalur Pantura
BACA JUGA:Mendagri: Daerah yang Berhasil Lindungi Anak dari Dampak Media Sosial akan Dapat Insentif
“Mereka membentuk Koperasi hanya sebagai kedok untuk memonopoli pasokan bahan baku,” ujarnya.
Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi itu menegaskan bahwa program MBG tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis segelintir pihak saja.
Sebab, program unggulan Pemerintah Presiden Prabowo Subianto ini sesungguhnya juga ditujukan untuk menumbuhkan dan memberdayakan perekonomian masyarakat di tingkat akar rumput.
Sebelumnya, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat (PPM) BGN, Tengku Syahdana juga mengatakan bahwa timnya menemukan sejumlah pola persoalan tata kelola dapur MBG.
Ada SPPG yang didominasi pihak tertentu dalam pengambilan keputusan, termasuk pasokan bahan pangan.