JAKARTA, DISWAY.ID -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam statistik terbaru yang dirilis Jumat, 22 Mei 2026.
Dalam laporan tersebut, BGN menyebut program MBG telah menyerap 1,28 juta tenaga kerja yang terlibat langsung di 29.225 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
BACA JUGA:MBG Berhasil Dongkrak Ekonomi Desa, Prabowo: Uang Beredar Capai Rp10,8 Miliar
Para pekerja tersebut bertugas menyiapkan makanan bergizi bagi 62,45 juta penerima manfaat yang terdiri dari peserta didik, balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan santri.
Namun, dampak ekonomi program MBG tidak hanya berasal dari penyerapan tenaga kerja. Program tersebut juga mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal melalui rantai pasok bahan pangan dan distribusi makanan.
BGN mencatat, hingga 22 Mei 2026, terdapat 142.387 pemasok yang terlibat dalam program tersebut.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 59.921 berasal dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), 13.306 dari koperasi, 690 dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), 1.410 dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan 157 dari Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma).
Sementara itu, 66.903 pemasok lainnya berasal dari berbagai kategori penyedia bahan pangan dan jasa pendukung lainnya.
BACA JUGA:Prabowo Akui MBG Banyak Masalah, Siap Copot Pejabat yang Menyeleweng
BGN menambahkan program MBG turut menggerakkan ekonomi rakyat dari hulu hingga hilir dengan menciptakan permintaan bahan pangan dalam jumlah besar secara berkelanjutan.
Sebagai contoh, satu SPPG membutuhkan sekitar 200 kilogram (kg) beras per hari atau setara 4,8 ton per bulan untuk memenuhi 3.000 porsi MBG.
Selain itu, satu SPPG juga membutuhkan sekitar 2.800 ekor ayam per bulan, dengan asumsi menu ayam disajikan dua kali dalam sepekan.
BGN juga mencatat bahwa setiap SPPG membutuhkan sekitar 450 liter susu per hari untuk memenuhi 3.000 porsi MBG, dengan masing-masing penerima memperoleh 150 mililiter susu per sajian.
Data tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Sidang Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026, Rabu, 20 Mei 2026.