Tanpa Korlap
Ilustrasi media sosial kini menjadi "korlap" demo.-Dibuat dengan AI-
Demo di masa lalu bisa dilihat: organisasi apa yang menggerakkan. Siapa pemimpinnya. Siapa pula koordinator lapangan --korlapnya.
Coba lihat yang sekarang: lembaga apa yang ada di balik pembakaran berbagai DPRD dan kantor-kantor polisi. Siapa pemimpin mereka. Tidak ada!
Ada yang tahu tapi harus dibuat seolah tidak ada yang tahu. Inilah demo besar tanpa tahu lembaga apa yang menggerakkan dan siapa pemimpin sentralnya.
Bukan mahasiswa.
Bukan buruh.
Bukan LSM.
Komandan demo ini tunggal: medsos.
Undangan-undangan demo beredar lewat medsos. Lewat seruan. Tanpa menyebut siapa yang mengeluarkan seruan itu. Ditelan begitu saja.
Yang membaca seruan tidak mengecek dari siapa seruan itu. Yang membacanya mungkin langsung merasa cocok saja –tergerak ikut demo. Mereka berkumpul di titik yang sudah ditentukan. Dari situ mereka bergerak ke sasaran.
Saya minta ke seseorang untuk mengirim contoh seruan yang beredar di medsos. Ia pun kirim. Betul. Tanpa identitas apa pun. Judulnya besar, warna hurufnya merah: SERUAN AKSI. Judul lebih kecil di bawahnya ditulis dengan huruf putih: Lawan Pengkhianat Rakyat!
Isi seruan: mengajak seluruh elemen, mahasiswa, buruh, miskin kota, tani, rakyat tertindas, dan seluruh elemen sipil lainnya untuk tumpah ruah ke jalan pada: xxxx (disebut hari, tanggal dan jam). Titik kumpul: xxxxx (disebut nama tempatnya).
"Mari rapatkan barisan. Mari kita kepung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah xxxx," begitu bunyi seruan.
Di bagian paling bawah ditulis nama-nama tagar yang masuk aliansi: #TolakRKUHAP#IndonesiaSoldout#DaruratPendidikan#PejabatberjogetRakyatmenjerit#TolakUUTNI#ReformasiPolri#LawanPengkhianatRakyat#LawanPembunuhRakyat.
Kebetulan contoh seruan yang dikirim ke saya itu untuk demo tanggal 1 September hari ini. Di satu ibu kota provinsi di luar Jawa.
Ketika menerima seruan seperti itu hati mereka tergerak. Mereka merasa senasib dengan dengan isi seruan.
Di zaman ini, kini, siapa saja bisa bikin seruan seperti itu. Si pembuat tahu: kejengkelan umum sudah seperti hamil tua. Maka komentar beberapa anggota DPR di seputar tunjangan kos anggota DPR jadi umpan yang lezat. Rumah Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbach pun diserbu. Dirusak. Dijarah. Pun rumah Menkeu Sri Mulyani. Para pendemo juga ke rumah Ketua DPR Puan Maharani tapi gagal masuk pekarangan.
Alamat rumah-rumah anggota DPR beredar di medsos. Jam tangan mahal apa saja yang mereka miliki juga di-posting di medsos. Sekalian dengan harganya: ada yang sampai delapan miliar rupiah --satu alroji.
Di Surabaya agak aneh sendiri: sasarannya Gedung Grahadi, ''istana'' Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Bukan DPRD.
"Kenapa di Jatim sasarannya gubernur?" tanya saya ke seorang aktivis terkemuka.
"Tanya ke Muhammad Sholeh. Ia yang tahu," jawabnya.
Sholeh adalah aktivis kawakan Surabaya. Ia tokoh PRD –di akhir kekuasaan Presiden Soeharto: Partai Rakyat Demokratik. Sholeh lantas jadi pengacara. Sambil tetap merangkap sebagai aktivis.
"Cak Sholeh, di tempat lain sasarannya kan DPRD. Kenapa di Jatim sasarannya gubernur?"
"Di Jatim terasa aneh Pak. Tapi jawabnya sebenarnya sederhana. Gubernur menolak tuntutan warga soal pembebasan tunggakan pajak kendaraan sepeda motor," ujar Sholeh.
Tuntutan itu memang ramai disuarakan di Jatim. Yakni sejak di Jabar Kang Dedi Mulyadi membebaskan tunggakan pajak kendaraan. Khofifah terus dibanding-bandingkan dengan KDM –orang Jatim pun menyukai KDM.
"Ada yang bilang Cak Sholeh yang menggerakkan demo pembakaran gedung Grahadi itu," kata saya kepadanya.
"Tidak betul sama sekali. Demo yang saya gerakkan baru akan terjadi tanggal 3 September lusa," katanya. Yakni demo soal pembebasan tunggakan pajak kendaraan, soal maraknya pungli di sekolah negeri, dan soal penuntasan kasus korupsi dana hibah DPRD Jatim.
Sudah lama saya tidak diskusi dengan Sholeh. Status fotonya di WA berubah. Lebih santai. Ia duduk berselonjor di atas tempat tidur.
Saya zoom foto Sholeh. Obat rindu. Terlihatlah: ternyata sprei kasurnya merek Louis Vuitton (LV). Saya pun menggodanya: "Anda sudah berubah. Sprei saja sudah Louis Vuitton," kata saya.
"Itu KW," jawab Sholeh. "Belum mampu beli yang ori," tambahnya.
"Tunggu setelah jadi anggota DPR?" goda saya lagi.
Jawabnya terlalu serius: "Justru kalau jadi anggota DPR harus sederhana. Kan disorot publik".
Dengan bantahan Sholeh itu berarti demo besar bakar Grahadi itu sama: tanpa ada organisasi di belakangnya. Juga tanpa nama pemimpin sentralnya.
Yang menarik adalah demo ke rumah Sahroni. Mereka menemukan uang dolar Singapura. Banyak sekali. Pecahan langka: SGD 1.000 satu lembar. Pecahan SGD 1.000 tidak pernah terlihat di transaksi sehari-hari.
Rupanya pecahan SGD 1.000 paling banyak dibeli orang Indonesia. Agar menyimpan uang Rp 1 miliar hanya berwujud 100 lembar.
Anehnya uang itu disebar ke udara oleh yang menemukannya. Tidak ia ambil sendiri. Padahal satu lembar itu bernilai lebih Rp 12 juta.
Dulu demo rakyat yang sering ditunggangi kepentingan. Jangan-jangan kali ini rakyat yang menunggangi demo kepentingan.(Dahlan Iskan)

Komentar Pilihan Dahlan Iskan Edisi 31 Agustus 2025: Reformasi Solo
Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
ANALISA DEMO NASIONAL 28–30 AGUSTUS 2025.. Gelombang demo besar melanda Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Yogyakarta, Medan, Bali, Manokwari, Ambon, dan kota lainnya. Puluhan ribu massa turun ke jalan, 950 orang ditangkap di Jakarta. Aksi terparah terjadi di Makassar: gedung DPRD dibakar, tiga tewas. Tuntutan utama: 1). Cabut/usut tunjangan DPR Rp50 juta/bulan. 2). Keadilan atas kematian Affan Kurniawan, driver ojol. 3). Hapus outsourcing, naikkan upah, reformasi ketenagakerjaan. 4). Transparansi, tolak oligarki, kebijakan pro-rakyat. MENGAPA DEMO MELUAS? Kematian Affan ditabrak mobil rantis polisi memicu solidaritas nasional; buruh, BEM, dan ojol sudah terorganisir; video viral mempercepat mobilisasi. RESPON PEMERINTAH. Presiden tunda kunjungan luar negeri, polisi tangkap ratusan, TikTok Live dibatasi; investigasi independen dan dialog publik belum optimal. REKOMENDASI. 1). Bentuk tim investigasi independen. 2). Audit tunjangan DPR & hearing publik. 3). Komunikasi empatik presiden. 4). Batasi peran TNI/Polri di jabatan sipil. 5). Untuk Polri: tegakkan SOP, investigasi transparan, lindungi hak demo damai, hadirkan pihak bertanggung jawab ### Tanpa respons transparan, demo bisa "semangkin" melebar, memanjang dan meluas..
Ima Lawaru
Dari Ahok, Gus Miftah dan Syahroni kita belajar satu hal ini: MULUTPUN PERLU DISEKOLAHKAN.
Jo Neca
Kenapa di samarkan dengan"Butet"?
my Ando
kalo tebakan saya sih antara 2 Butet sering dengan umoatan ASU tapi kalo liat awal dan akhiran kata butet mgkn mksdnya BANGSAT lebih jelasnya googling aja langsung
Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
REFORMASI SOLO DAN PESAN DEMO NASIONAL.. Catatan Harian Dahlan hari ini menggambarkan Solo yang relatif tenang di tengah gelombang demo nasional 28–30 Agustus 2025. Meski acara pak Dahlan dibatalkan, pak Dahlan tetap hadir, menyaksikan kota berjalan normal. Namun, amarah publik tak surut, dipicu isu tunjangan DPR Rp50 juta, tewasnya Affan Kurniawan akibat mobil polisi, dan ketidakadilan ekonomi. Fenomena baru dalam menjalankan demo muncul: rumah politisi jadi sasaran, seperti kediaman Ahmad Sahroni yang dijarah massa. Era medsos membuat mobilisasi marah publik jauh lebih cepat dan personal. Pesannya jelas: rakyat menuntut reformasi sejati, bukan sekadar kosmetik. Jika DPR, partai, dan aparat tak segera berbenah, gelombang demo berpotensi meluas dan tak terkendali. Reformasi kali ini harus fokus pada: transparansi anggaran DPR, perlindungan hak rakyat, penegakan SOP kepolisian, serta pembatasan peran TNI/Polri di jabatan sipil. Tanpa langkah konkret, kepercayaan publik makin terkikis. Masyarakat tak menginginkan kerusuhan, tapi kalau elite tak mau berubah, potensi letupan sosial bisa jadi keniscayaan. Reformasi bukan pilihan lagi, melainkan keharusan.
Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
"INOVASI" DALAM DEMO NASIONAL 28–30 AGUSTUS 2025.. Demo 28–30 Agustus 2025 mencatatkan banyak inovasi dalam cara rakyat menyuarakan protes. Aksi tidak lagi sekadar turun ke jalan, tetapi memadukan teknologi, strategi, dan kolaborasi lintas kelompok. 1). Mobilisasi Digital Cepat – TikTok Live, Twitter Spaces, dan WhatsApp Blast jadi pusat koordinasi. Peta titik kumpul, jalur aman, hingga kode darurat disebar real-time. 2). Serangan Simbolik – Bukan hanya demo di DPR, tapi langsung menyasar rumah anggota DPR (contoh: Ahmad Sahroni). Ini tak pernah terjadi sebelumnya. 3). “Drone Journalism” – Aktivis gunakan drone memantau kondisi lapangan, termasuk merekam tindakan represif aparat. 4). Solidaritas Ojol & BEM – Koalisi unik antara buruh, mahasiswa, dan driver ojol. Ojol jadi kurir logistik demo: air, makanan, dan medis. 5). Tagar Tekanan Publik – Tagar #ReformasiTotal, #AffanKeadilan, dan #DPRBubarkan trending global, memancing sorotan media internasional. ### Inovasi-inovasi ini membuat gerakan lebih terkoordinasi, masif, dan efektif. Jika pemerintah tak cepat merespons, metode ini bisa memicu gelombang demo lebih besar lagi..
Denny Herbert
Demo2 sekarang ini menunjukkan bahwa krisis politik kita bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga soal bahasa dan sikap elite. Komunikasi pejabat publik kini sering kehilangan perspektif kerakyatan—dari pernyataan tunjangan “Rp 50 juta masih kurang” hingga komentar yang meremehkan netizen. Fenomena ini menegaskan bahwa bahasa politik seharusnya menjadi jembatan , BUKAN tembok pemisah. Ketika rakyat marah, bukan semata karena angka-angka atau regulasi, tetapi karena merasa tidak didengar dan diremehkan. Inilah yang diperlihatkan dalam demo2 ini: demo bergeser dari simbol kelembagaan ke sasaran personal, pertanda jurang kepercayaan makin lebar. Solusinya bukan sekadar “lebih hati-hati bicara,” tetapi transformasi komunikasi inklusif, elite harus hadir sebagai bagian dari rakyat, bukan seolah di atas rakyat. Reformasi sejati tidak harus lewat kerusuhan, asal para lembaga tahu diri dan berani membenahi diri. Bahasa politik adalah wajah kekuasaan. Jika kata-kata penuh empati, legitimasi akan terbangun; jika kata-kata penuh arogansi, rakyat akan menjauh—dan mungkin melawan
rid kc
Fenomena demonstrasi sekarang ini bukan demonstrasi tapi kerusuhan. Boleh demonstrasi tapi jangan anarki. Fenomena kemarahan rakyat ini harusnya dijawab oleh ketua partai SEGERA merecall anggota DPR yang menjadi biang kerok kemarahan rakyat ini. Saya yakin dengan merecall anggota DPR biang kerok kemarahan rakyat maka amarah rakyat akan berhenti. Jangan hadapi kemarahan rakyat dengan desingan peluru nanti akan menimbulkan korban jiwa. Pak Presiden tolong perintahkan kepada semua ketua partai untuk merecall anggota DPR biang kerok kemarahan rakyat ini. Pak Presiden Tolong jangan hadapi kemarahan rakyat dengan desingan peluru. Ingat peristiwa 98. Peluru tidak membuat rakyat mundur. Peluru menambah semangat rakyat untuk maju. Itulah paikologi rakyat kita
Suardi Usman
Orkestra keangkuhan Oleh: Suardi Ketika moral dan akhlak perlahan hilang, dibalik orkestra lagu keangkuhan yang terdengar sumbang. Di antara denting musik dunia, Meliuk tubuh-tubuh yang tengah asyik bergoyang, Mereka tertawa, mereka berpesta, mereka berteriak seakan dunia milik mereka. Namun siapa peduli? Moral telah dikubur dengan kenaikan tunjangan dan gaji. aku dengar bisikan halus dari langit. Bukan suara gaduh, melainkan panggilan sunyi: “Di mana engkau letakkan akhlakmu, wahai anak negeri..?” Keangkuhan menari di panggung fana, sementara akhlak terikat di sudut sepi. Moral tergadai dalam sorak hampa, ditengah hati yang meredupkan cahaya ilahi. Keberkahan bukanlah harta, bukan pula jabatan atau kuasa. Ia adalah embun yang turun di pagi hari, menyentuh hati yang tunduk, menyapa jiwa yang ikhlas, dan singgah pada rumah yang sederhana. Jika engkau mengusirnya dengan congkak dan tipu daya, jangan salahkan bila ia pergi kembali ke langit, menunggu jiwa-jiwa yang berserah. Maka tunduklah, wahai insan, lepaskan kesombonganmu. Sebab hanya dengan akhlak yang berseri, kau akan menemukan Tuhan yang menaruh rahmat dalam setiap langkahmu. Dan ketika pesta usai, lampu padam, musik berhenti, tarian pun terhenti— yang tersisa hanyalah sunyi, dan penyesalan yang terlambat disadari. Panam, Ahad 31 Agustus 2025
Komentator Spesialis
OJOL ADALAH PENGGERAK NEGARA Bukan mahasiswa, bukan pekerja apalagi dewan pemeras rakyat yang menjadi motor perubahan kali ini. Tetapi OJOL. Ini sangat mengejutkan buat saya. Dalam kondisi ekonomi sulit saat ini, harga naik, tarif naik, pajak naik dan gelombang PHK, maka pekerjaan OJOL menjadi muara. Orang yang di PHK jadi OJOL, yang penghasilannya kurang jadi OJOL, bayar uang kuliah jadi OJOL, bahkan orang berkecukupan juga jadi OJOL untuk cari komunitas. Komunitas OJOL telah bertransformasi dari sekedar wahana mencari penghasilan menjadi solidaritas tanpa batas. Tak heran, ketika 1 membernya menjadi korban, mereka bergerak bersama menuntut ditegakkannya keadilan. Lalu yang lain ngekor ? Kemana mahasiswa ? Sorry, sedang main game. Kemana serikat pekerja ? Sorry, sedang lembur.
Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺
PERAMPASAN ASET VERSI RAKYAT: SINYAL UNTUK DPR.. Penjarahan barang-barang di rumah beberapa politisi DPR pada demo 28–30 Agustus 2025 memberi pesan kuat: Rakyat seakan “mendahului” Undang-Undang Perampasan Aset yang tak kunjung disahkan. Aksi ini bukan sekadar kemarahan spontan, tapi simbol peringatan keras terhadap elite politik. Jika DPR terus menunda membahas dan mengesahkan UU tersebut, publik bisa menafsirkan bahwa wakil rakyat melindungi kepentingan pribadi, bukan kepentingan bangsa. Dampaknya, kemarahan bisa berubah menjadi aksi “perampasan aset versi rakyat” yang jauh lebih luas, tanpa mekanisme hukum. Pesannya jelas: DPR harus segera memproses UU Perampasan Aset agar keadilan ditegakkan lewat jalur resmi, bukan lewat amarah massa. Jika tidak, masyarakat bisa menuntut “DP” alias uang muka pertanggungjawaban langsung dari rumah-rumah para pejabat yang dinilai menikmati fasilitas dan kekayaan secara tidak wajar. Gelombang demo kemarin hanyalah alarm awal. DPR bisa memilih: memulihkan kepercayaan publik melalui regulasi, atau bersiap menghadapi konsekuensi sosial yang jauh lebih besar. Rakyat sudah lelah menunggu, dan kesabarannya hampir habis. (Seakan begitu)..
Taufik Hidayat
Solid oh solo. Jadi ingat pada 1998, sekolah kerusakan di Solo lebih mengerikan dibandingkan jakarta . Ingat kota Solo jauh lebih kecil dan penduduk lebih sedikit tetapi prosesnya si kerusakan lebih besar. Sebelumnya tahun 1980 atau 81 pun pernah terjadi kerusuhan yang mirip. Semoga 2025 tidak terjadi . Sekarang kembali beredar issue bahasa kejadian ini didalangi oleh pihak luar, pijak asing yang tidak tahu siapa? Setiap ada masalah atau kegagalan di negeri ini , misal gagal proyek pesawat C250 , asing yang dialahkan karena tidak ingin Indoensia maju, dll. Mungkin benar sih, tapi ayo sedikit lebih adil dan melihat serta bercermin supaya jangan terlalu mudah menyalahkan orang lain. Kalau kita percaya Tuhan tentu percaya hukum sebab akibat? Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi jangan sampai ada penyangkalan dan menganggap diri kita sebagai bangasa adalah sosok yang paling suci hanya karena kita yang paling relijius. Kita punya pabasaika dan sila kesatu yang suci, tapi apa kita benar benar menjalankannya ? Mengapa kita mudah sekali menyalahkan orang lain kalau nasib kita sebagai bangsa lebih buruk dibanding yang diharapkan . Thn 1995 kita ingin tinggal landas, tapi malah nyungsep di 1997/8. Sekarang kita ingin Indoensia emas 2045c malah Indonesia skrg cemas? Setelah 80 tahun merdeka kita masih sering menyalahkan penjajah misalnya kalau Malaysia lebih sejahtera kita bilang ..
Tivibox
Penjarahan itu Tak Bisa Dibenarkan Kemarin, 3 rumah anggota dewan yang terhormat digeruduk dan dijarah masa. Penjarahan ini adalah imbas kemarahan masyarakat atas sikap ketiga anggota dewan tersebut yang dianggap merendahkan dan mengejek disaat rakyat kesusahan secara ekonomi saat ini. Apakah perusakan dan penjarahan itu bisa dibenarkan ? TIDAK. Itu sudah termasuk kategori melanggar hukum. Tidak ada hukum yang membenarkan pengerusakan dan penjarahan. Mengambil sesuatu yang bukan miliknya dengan paksa dan kekerasan adalah pelanggaran norma. Ya norma hukum, juga norma kehidupan di masyarakat. TETAPI.... Inilah yang penting dimengerti saat ini. Yaitu, kita harus memahami perasaan masyarakat. Memahami disini bukan berarti membenarkan. Mengapa mereka melakukannya ? Jawabannya adalah KETELADANAN. Sederhana saja. Mereka melakukan itu karena menganggap anggota dewan yang terhormat itulah yang lebih dahulu melakukannya. Pejabat yang korup juga melakukannya. Direksi perusahaan negara yang korupsi melakukannya. Semua melakukan dengan sadar dan tanpa rasa bersalah. Jadi selama para oknum anggota dewan dan pejabat-pejabat itu hidup mewah diatas kesulitan hidup masyarakat, selama itu pula penjarahan itu akan dianggap tidak salah. Salah siapa kalau sudah begini ?
Warung Faiz
Negeri ini sdh seharusnya di reset,dimulai dr DPR,kemudian para penegak hukumnya.. Dan ini momentumnya,saatnya bersih2,percayalah Pak Prabowo,anda tuh dipilh bukan di lotre,anda bukanlah yg ujug2 keluar namanya dr gelas yg ditutup dlm arisan ibu2,ayolah..kami rakyatmu dibelakangmu kok..memang benar Pak Prabowo harus turun,tapi bukan turun dr jabatan mu,turun lihat rakyatmu..ayolah..
Sadewa 19
Saya tersenyum ketika menonton video youtube antara Mahfud MD dan Bambang Pacul. Pada potongan video itu Mahfud MD meminta agar UUD perampasan aset didukung oleh Pacul. Jawaban Pacul ketika itu "Loby nya jangan disini Pak, ini korea-korea ini nurut sama bos nya masing-masing". Bos merujuk kepada para ketua partai. Kini sudah saatnya para ketua partai merenung. Istilah sekarang "deeptalk" pada diri sendiri. Rakyat sudah begitu muak dengan para koruptor. Sudah begitu ingin agar aset mereka dirampas untuk negara. Hari kemerdekaan juga ternyata merdeka juga bagi para koruptor. Mereka banyak yg dapat remisi, bahkan bebas bersyarat. Reformasi yg paling krusial adalah penegakan hukum. Perampasan aset para koruptor. Siapa para ketua partai itu ? Anda sudah tahu tinggal di google. "Korea korea" yg di DPR itu nurut sama mereka. Jumlahnya nggak banyak. Paling ada 10 orang. Namun mereka begitu powerfull mengatur arah kebijakan negara. Semoga momentum ini juga menjadi ajang bagi para ketua parpol untuk mereformasi dirinya. Reformasi sudah berjalan 26 tahun, banyak para ketua parpol yg sudah menjadi konglo sudah kaya. Sudah saatnya berkata cukup. Saatnya berpihak kepada rakyat. Saatnya keras kepada maling negara.
Tiga Pelita Berlian
Sekitar 2 pekan lalu Pak PS pidato di depan anggota DPR MPR menegur praktek "Serakahnomic" yg dilakukan para pengusaha, beliau mendapat standing applaus dari hadirin, rakyat pun banyak yg senang dgn pernyataan berani tsb, TAPI ternyata akhirnya rakyat sadar bahwa "SERAKAHNOMIC" dipraktekkan pula oleh anggota Dewan melalui Gaji, Tunjangan & fasilitas yg wow, Sangaaat jauh dgn UMR daerah yg termahal sekalipun. Rakyat semakin kecewa dgn aksi joget2 anggota Dewan saat pengumuman, sementara saat mereka rapat yg harusnya serius, banyak anggota dewan yg D4 (DATANG, DUDUK, DENGKUR, DUIT) . Belum lagi para elit yg rangkap jabatan sementara rakyat semakin sulit cari kerja, bahkan banyak PHK dimanan-mana . SERAKAHNOMIC yg dipraktekkan para elit telah menjadi pemantik api kemarahan rakyat . Pak PS , segeralah pimpin pembenahan menyeluruh, Mayoritas rakyat masih percaya kepada Bapak. Seklangkong
Udin Salemo
Gubernur Kalsel lantik anaknya sendiri jadi komisaris bank Kalsel. Katanya sebagai bentuk strategi koordinatif, bukan nepotisme. Wkwkw...wkwkwk...wkwkwkwkwk.... Halo bang Amat K dan mas Jokosp Sp. Piye kabare, enak jamanku, tho...hahahahaha.....
Thamrin Dahlan YPTD
Jakarta Aman. Gubernur cerdas. Tetap mengadakan Car Free Day untuk membuktikan kepada khalayak dalam dan luar negeri bahwa mantan ibukota ini aman, nyaman dan tentram. Memang harus begitu. Kebijakan yang diambil setelah mempersiapkan segala sesuatu apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kebijakan 8 hari kedepan Transportasi Transjakarta dan MRT gratis. Warga tetapa bisa kembali beraktivitas normal seperti biasa. Toh sasaran kemarahan warga bukan kepada pesertta CFD. Tidak perlu khawatir. Sasaran kemarahan sebagian sudah (di jarah) rumah dan harta benda. Mereka oknum anggota (terhormat) DPRRI. Benar benar telah menyakiti hati rakyat. Omongan TOLOL, dan gerak joget iitulah kumulatif ke kesal an, kegeraman dan kebencian rakyat Ibarat Bom Waktu Meledak. Wajib aparat keamanan bertindak tegas. Sudah cukup berbalas sakit hati. Biarlah mereka bersembunyi bersebab ketakutan luarbiasa . Kengerian bukan saja untuk diri sendiri tetapi untuk keluarga. Secara psikologis mengasingkan diri tidak alan pernah membuat perasaan tenang. Anda menanam benih anda kini menuai. Ente jual ana beli Semoga sekali lagi Jakarta sebagai barometer Kamtibnas Nasional tetap terkendali. Aman, Nyaman , Tentram dan Tenang Salamsalaman.
Liam Then
Karena algoritma semua feed Youtube saya, kebanyakan video tentang hewan, antariksa, perang tarif, kemajuan di Tiongkok dan humor. Tapi entah dimana dan kapan, beberapa hari lalu, tiba-tiba lewat penampakan video orang joget-joget itu. Efeknya memang bikin hati kesal, dan muncul perasaan tak suka. Waktu itu bahkan belum tahu perihal tentang naiknya tunjangan. Rasanya tak nyaman saja melihat hal seperti itu. Esoknya lewat lagi penampakan orang nge-DJ, saya bertanya-tanya urutan waktu video orang nge-DJ tersebut apakah seusai atau sebelum video orang joget-joget. Ternyata sesudahnya. Satu lagi video yang menampakan orang ucapkan kata tolol. Dalam hati saya : "Aduh, mengapa begini, barusan lewat kasus bupati Pati, kok malah terulang lagi" Ada tokoh yang menyatakan ,bahwa semua ini terjadi "by design" dengan memasukan elemen intervensi asing maupun domestik. Ini membuat jadi kepikiran, apakah ini akibat Indonesia masuk blok ekonomi BRICS? Bisa iyah, juga bisa jadi tidak. Tapi jika iyah misalnya, saya bertanya-tanya anasir asing sekuat apa yang sampai mampu sebabkan seorang bupati dari sebuah kabupaten, seorang wakil ketua komisi DPR, seorang sekjen Partai berlaku dan berlisan tak peka kondisi? Ini belum masukan beberapa blunder keputusan pejabat teras, yang menuai protes keras dan kemudian terpaksa dianulir. Sebenarnya tingkat maklumnya publik sudah sangat-sangat tinggi. Semoga pejabat publik,peka dan eling, batas toleransi publik. Tidak seenaknya.
heru santoso
Note 15: (catatan perjalanan) . . . . Tiket ke Hangzhou berangkat pagi. Aku tidak pernah mengucap selamat tinggal HCMC. Banyak kenangan dan cerita berlanjut. Jam 5 subuh aku harus check-out hotel. Langit masih remang, jalanan belum penuh keribetan sepeda motor. Pilihan praktis dan ekonomis ke bandara adalah Grab. 53 ribu Dong. Sekitar 30 ribu Rupiah. Tak ada drama. Grab super-app sejati. Aplikasi di HPku tak perlu install ulang atau update manual. Mendarat di Vietnam, aplikasi auto menyesuaikan: langsung bisa digunakan. Mata uang berubah Dong . Publik transport HCMC sedang mengejar ketertinggalannya. Bus kota sudah menjangkau banyak rute, walau belum masif dan modern. Taksi SM hijau mulai unjuk gigi dg VinFast EV—mobil listrik nasional kebanggaan. Aku juga sempat menjajal MRT-nya yang baru itu. Masih gress. Proyeknya dimulai 12 tahun lalu. Molornya kelas wahid. Biaya membengkak segajah abuh. Gate masuknya MRT tidak mentereng seperti di Thamrin Jakarta. Aku masuk lorongnya terasa sempit, tanpa eskalator. Sampai hall terminal lumayan lega dan bersih. Namun kesan kosong. Belum banyak backdrop digital menyala terang. Mesin tiket banyak yang belum ON. Layar digital mematung seperti menunggu nyawa. Tapi ini awal. Bukan sekadar soal moda transportasi, namun momentum sejarah: Vietnam mencoba membalik halaman lama menuju kota modern. Ho Chi Minh bukan kota yang sempurna. Tapi ia hidup. Penuh semangat, cita dan cerita cinta.
Edi Susanto
Disway ini tidak sesuai dengan model pendidikan anak yang ideal. Terbitnya jam 4 pagi. Bangun tidur kita terpaksa pegang HP. Baca Disway. Anda sudah tahu. Yg anak lihat, ortunya pegang HP di pagi hari. Anak akan meniru. Ortu tidak bisa mencegah sesuatu yang juga sedang mereka lakukan. Pegang HP bagi anak berarti boleh main game, nonton youtube, dan sejenisnya. Belum ada dalam kamus mereka, membaca menggunakan HP. Apalagi baca Disway. Padahal pagi hari adalah saat persiapan tuk berangkat sekolah. Dilema buat kita. Antara 'ngampet' pengin baca Disway. Bertentangan dengan kewajiban menerapkan pendidik anak yang baik. Siapa yg harus bertanggung jawab?
Leong Putu
Memalukan! Rumah seorang Mentri Republik Indonesia dijarah masa. Di mana aparat keamanan? Sungguh memalukan!
yea aina
Karena ulah si "solo" selama 10 tahun, sekarang dibutuhkan reformasi jilid 2. Kembali ke khittah reformasi tempo hari: anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Heboh huru-hara baru meledak sekarang, tapi situasi dan kondisinya sudah "ditabung" jauh hari sebelumnya. Kalau makan nangka, kena getahnya, sudah biasa. Yang pahit, tidak ikut makan nangka, tapi kebagian getah dan sampahnya saja. Bukan hanya sekarang, ada kesenjangan kaya-miskin, pejabat publik-rakyat jelata, itu sudah ada sejak zaman baheula. Tapi disaat kelas menengah makin menyusut, hingga yang berada di kelas bawah bertambah banyak. Pendapatan yang diperebutkan makin ketat. Terlalu banyak yang merasa mentok dan frustasi ekonomi. Sumbu pendek yang mudah sekali disulut. Kalau dulu dengan gaya komunikasi "merendah", seperti kurang pintar bisa mengaburkan kesenjangan. Sekarang lebih mudah terlontar kata merendahkan, pamer asset pribadi dan arogansi karena merasa berkuasa. Semuanya bisa memantik kemarahan publik. Yang jelas-jelas nepotisme lewat kolusi bapak dan paman saja, bisa lolos melenggang. Tanpa penolakan signifikan. Pemborosan uang negara, dihambur-hamburkan untuk proyek sarat utang, tetap bisa jalan terus. Pun sudah diprediksi jadi bom waktu fiskal. Sekarang. Jangan salah alamat menumpahkan kecewa. Buanglah "mantan" pada tempatnya. Agar saluran aspirasi kita tidak tersumbat. Apalagi sampai meledak.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber:

Komentar: 192
Silahkan login untuk berkomentar