Aset Berharga

--

Di Dismorning dengan Prof Mahfud MD Jumat subuh lalu saya ajukan keberatan: kalau aparat hukumnya masih seperti sekarang apakah UU Perampasan Aset tidak membahayakan iklim ekonomi? Apakah Perampasan Aset tidak akan jadi objek pemerasan oleh aparat hukum? Apakah pengusaha tidak jadi objek intimidasi agar mau menyogok?

Prof Mahfud tegas sekali: "kalau kita harus menunggu aparat hukum menjadi lebih baik kapan kita punya UU Perampasan Aset?"

Maka mantan menko polhukam dan mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu berharap UU Perampasan Aset benar-benar disetujui DPR paling lambat 15 Desember 2026. "Sudah 17 tahun pengajuan RUU Perampasan Aset diajukan ke DPR. Sejak zaman Presiden SBY. Selalu mentah di DPR," ujar Prof Mahfud.

Perampasan Aset ini luas sekali. Sampai ke aset yang diduga milik seorang koruptor yang dititipkan ke famili, ke teman, atau ke pengusaha yang diputar untuk usaha. Begitu ada dugaan suatu aset terkait dengan hasil korupsi langsung bisa disita dulu. Yang berhak menyita adalah jaksa. Setelah disita barulah yang memegang aset berjuang untuk membuktikan bahwa aset itu tidak ada hubungannya dengan uang hasil korupsi.

Dengan proses seperti itu maka sebenarnya UU Perampasan Aset sekaligus berisi aturan pembuktian terbalik.

Lalu pengadilanlah yang berhak memutuskan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh pemegang aset kuat. Kalau kuat pengadilan memerintahkan jaksa untuk mengembalikan aset tersebut. Kalau tidak pengadilan memutuskan aset tersebut disita untuk negara.

Yang dikhawatirkan pengusaha swasta adalah definisi korupsi yang bisa ditafsirkan sangat lentur. Tidak membayar bea masuk di pelabuhan misalnya bisa dibawa ke korupsi. Bukan ke pidana biasa sebagai pelanggaran terhadap UU kepabeanan. Pejabat BUMN yang salah administrasi bisa dibawa ke Tipikor bukan ke pengadilan administrasi. Orang yang tidak korupsi tapi dianggap anti penguasa bisa dicari-carikan jalan untuk bisa dikorupsikan.

Maka kalau aparat hukum masih seperti sekarang, UU Perampasan Aset bisa sangat menakutkan pun bagi pengusaha yang tidak melakukan korupsi. Iklim usaha menjadi sangat terganggu.

Tapi UU Perampasan Aset memang sangat penting. Sama pentingnya dengan UU Anti Korupsi. Kita sudah bertahun-tahun punya UU Anti Korupsi. Tapi, pelaksanaannya Anda sudah tahu: aparat hukum bersemangat memberantas korupsi sambil korupsi.

Maka dalam pembicaraan kami dengan Prof Mahfud MD di Dismorning itu muncul jalan keluar dari beliau: sebelum UU Perampasan Aset dilaksanakan harus didahului dengan masa ''pendaftaran aset''. Semua aset harus didaftarkan sesuai dengan siapa pemilik aset tersebut. Lalu penuhilah proses legalitasnya, termasuk pajak-pajaknya.

Setelah masa pendaftaran aset itu habis, dimulailah UU Perampasan Aset. Kalau ada penambahan aset di luar itu harus jelas dari mana asal usulnya. Kalau terkait dengan uang hasil korupsi akan dikenakan UU Perampasan Aset.

Berarti kita masih harus mendiskusikannya lebih matang. Termasuk apakah ide Prof Mahfud tadi bisa dilaksanakan. Apakah itu tidak sama dengan pemutihan aset abu-abu. Apakah tidak sama pula dengan pengampunan korupsi –yang pernah saya usulkan di tahun 2002-an lalu.

Kadang, dalam kenyataan, ide yang sangat ideal tidak bisa terlaksana seperti yang dimaksudkan.

Waktu semangat-semangatnya membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dulu rasanya dengan KPK persoalan korupsi akan beres.

Nyatanya? Anda sudah tahu. Ketuanya sendiri jadi tersangka korupsi. Lalu ada intervensi politik. Banyak sekali penyebab KPK tidak berhasil memberantas korupsi. Salah satu penyebab paling lucu, seperti diperolok-olokkan oleh komedian dari NTT, adalah nama KPK itu sendiri. "Kan di dalam KPK masih ada singkatan komisi," katanya saat melawak di panggung NTT.

Maka biar pun sudah ada KPK tokoh NTT pun masih berani korupsi BTS. "Baiknya", kata pelawak itu, "sambil korupsi ia tidak lupa menyisihkan perpuluhannya untuk gereja," katanya.

Tanggal 15 Desember tidaklah lama lagi. Memang setelah UU disahkan masih harus menunggu peraturan pelaksanaannya. Biasanya perlu waktu lebih lebih satu tahun. Masih ada waktu. Fokus di masa penantian ini adalah membuat konsep agar kekecewaan pada ide KPK tidak terulang di perampasan aset.

Semua orang takut kehilangan aset. Rasa takut biasanya jadi sasaran empuk untuk ditakut-takuti. Hanya beberapa saja yang tidak takut kehilangan aset paling berharga mereka: beberapa perawan di sekitar Anda.(Dahlan Iskan)

Komentar Pilihan Dahlan Iskan Edisi 29 Agustus 2026: Rampas Aset

Liam Then

Di Tiongkok, sejak era Kampanye Anti-Korupsi Zhu Rongji tahun 1990-an hingga era Xi Jinping, jutaan kader (tigers and flies) disikat. Namun, ekonomi mereka tetap meroket. Mengapa? Karena ada perbedaan mendasar antara korupsi yang merusak seluruh kapasitas eksekusi negara dan korupsi yang terjadi di dalam negara berkapasitas tinggi (high-capacity state).

Perbedaan utama Indonesia dan Tiongkok terletak pada 3 variabel konkret berikut: Tiongkok: Pejabat yang korupsi tetap dituntut memiliki kapabilitas teknis dan target pembangunan yang ketat (meritocratic bureaucracy). 

Jika jalan tol harus selesai dalam 2 tahun, proyek itu wajib selesai. Jika gagal atau terbukti membuat bangunan berkualitas sampah (tofu-dreg construction), hukumannya bisa eksekusi mati. Atau minimal dicopot langsung hilang dari peredaran, tidak dikasih muncul barang hidungnya lagi. 

Indonesia: Korupsi sering kali menghancurkan seluruh fungsi proyek. 

Anggaran dipangkas di depan oleh berbagai lapisan birokrasi, hasil akhirnya kualitas tak jelas. Bahkan ada yang anggarannya habis,, barangnya tak ada atau tak jelas, contoh kasus tower telekomunikasi dulu, E-KTP. 

Korupsi di Indonesia bersifat extractive and destructive (merusak fungsi asal).

Leong Putu

Wkwkwk....Semoga Mas Botok segera sadar, agar tanggal 16 Desember nanti tidak kecewa, bahwa yang berjanji kepadanya itu para poli tikus. Lha wong sumpah kepada Tuhannya saja mereka ingkari, apalagi hanya janji kepada manusia. Wkwk

Ella Wliet

Dari alur yang berjalan ( dan logic feeling ), memang terlalu sederhana kalo demo kemarin gak ada "sutradaranya". Don Dasco kelihatan banget bersikap terlalu manis pada Botok dkk. Secara internal dan psikologi massa, Botok CS memainkan peran utama yang sangat bagus.

Menurut saya, pemblokiran rekening sepertinya merupakan tindakan "over action" yg sebenarnya bukan utk menghentikan Botok CS, tp sutradaranya. Itu counter attack yg gagal, tp berhasil di counter lg dgn manis tnpa mempermalukan pihak polisi, yg akhirnya ditanggung Mandiri.Polisi lah sebenernya yg banyak blunder.

Poin2 kuncinya tidak banyak :

- reaksi cepat ketua komisi 3 di kasus pemblokiran rekening 

- aksi manis dan cantik don Dasco menemui perwakilan AMPB

- Botok CS langsung pulang setelah ada kesepakatan dengan don Dasco CS

Lihat bagaimana pihak AMPB ( saja ) yg tidak terlalu banyak, bisa men-trigger dgn cepat dan akurat, lalu "mengecoh dan mempermalukan" begitu banyak massa dan pihak2 yg dgn banyak hal jg di pikiran mereka

Utk agenda sebesar RUU perampasan aset, terlalu naif jika " hanya pihak AMPB " yg beraksi ( meski tanpa mengecilkan pihak mereka )

Ini seperti show of force seni penggalangan massa yg lihai. Bola yg dilempar don Dasco sekarang udah balik lagi, digocek yang cantik lg ya, biar jadi gol yg indah..????

Liam Then

Meritokrasi Teknokratis vs Transaksional Politik

Tiongkok: 

Pejabat daerah naik pangkat bukan karena seberapa banyak modal kampanye yang mereka kumpulkan, tapi berdasarkan KPI (Key Performance Indicator) pertumbuhan ekonomi daerah, penurunan kemiskinan, dan efisiensi tata kelola di wilayahnya.

Indonesia :

Jabatan strategis (menteri, komisaris BUMN, Kepala Dinas) sering kali dibagikan atas dasar akomodasi politik dan bagi-bagi kekuasaan demi menjaga koalisi, bukan berdasarkan standar teknokratis. Akibatnya, posisi kunci diisi oleh orang yang tidak kompeten di bidangnya.

begitulah elaborasi sesuatu. Jadi , UU perampasan aset, itu sebenarnya baru satu sisi kecil solusi ke kompleksiitas multi facet masalah kemandegan kemajuan RI. Bukan solusi pamungkas untuk kemajuan Indonesia. saya kira lebih penting cari cara supaya paradigma nasional tentang meritokrasi bisa dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat terlebih dahulu. barulah nanti, secara alami akan lahir dan terbentuk model pemerintahan yang meritokratis. itulah kira-kira hasil elaborasi dari sesuatu , ketika ditanya bedanya Indonesia dan Tiongkok apa. Padahal sama kena masalah korupsi masif.

NB : sekarang di Tiongkok, korupsi sudah mulai berkurang, yang nakal banyak yang ditembak mati soalnya.

Sulaspin

Era sosmed orang tidak lagi percaya pada Tuhan. Tidak takut sama Tuhan. Tak ingat sama Tuhan. Orang lebih percaya dan takut sama sosmed. Yang diingat hanya sosmed. Siang malam. Pagi sore. Hanya sosmed yang ada di benak dan hatinya. Nampaknya tanda-tanda akhir zaman sudah mulai bermunculan. Hanya orang bijak yang bisa membaca akhir zaman. Butuh hati yang bening dan jernih.

Liáng - βιολί ζήτα

iseng-iseng di pagi buta..... 

Kita butuh keberpihakan para Ahli Hukum terhadap aspirasi masyarakat terkait UU Perampasan Aset untuk menganalisis bunyi dari pasal-pasal UU Perampasan Aset yang akan disahkan tersebut..... untuk memastikan bahwa UU Perampasan Aset tidak memungkinkan untuk dimulti-tafsirkan dan benar-benar terkait tindak pidana korupsi. 

Juga, tidak ada celah bagi penguasa untuk membungkam lawan-lawan politiknya melalui UU Perampasan Aset itu..... 

Di level international, cakupan UU Perampasan Aset dan/atau yang sejenisnya sudah "go international" dan jelas-jelas sudah dijadikan "senjata" untuk memerangi negara-negara yang berseberangan dengan mereka, misalnya saja :

○ mereka tidak menganalisis terlebih dahulu akar masalah yang menyebabkan Rusia menginvasi Ukraina dan mencari penyelesaian terbaik tanpa berjatuhannya korban jiwa, tetapi asset Rusia di Amerika dan Eropa dibekukan terlebih dahulu.

○ juga Iran, karena berseberangan dengan Paman Sam, sudah diserang duluan dibekukan pula assetnya. 

Dan..... apakah Anda tidak menyadarinya bahwa UU Perampasan Aset meski belum disahkan tetapi sudah diimplementasikan beberapa hari yang lalu..... "pembekuan rekening Pak Botok" - sangat terang-benderang tujuannya "menghambat pergerakan kelompok Pak Botok yang kemungkinan besar dianggap berseberangan dengan penguasa".....

Leonardus Nana

UU Perampasan Asset 

Seharusnya bukan UU Perampasan Asset tapi UU PEMBUKTIAN TERBALIK. 

Urusan Perampasan Asset sudah berjalan. Namun ada syarat dan ketentuan:

1. Bila Koruptor kalah dalam pengadilan

2. Bila asset merupakan hasil dari korupsi 

Oleh karena itu, Sebaiknya UU PEMBUKTIAN TERBALIK lebih diperlukan. Banyak pejabat dan keluarga memiliki harta berlimpah yang tidak sebanding dengan penghasilan mereka.

Harta berlimpah yang tidak jelas asalnya itulah yang harus dibuktikan.

Irary Sadar

Demo UU Perampasan Aset berhasil? Anda yakin? 

Kalau saya, tidak.

Masih ingat komentar Bambang Pacul?

"Republik di sini gampang, Pak, Senayan ini. Lobinya jangan di sini, Pak. 

Ini korea-korea ini, nurut bosnya masing-masing... Disini boleh ngomong galak, Pak. Bambang Pacul ditelepon Ibu, 'Pacul, berhenti!' 'Ya, Siap. Laksanakan..' "

Jadi, mereke di gedung Kura-kura itu tidak bisa apa-apa. Mereka harus bertindak sesuai dengan keinginan ketua partai masing-masing. Jika melawan, selesai senator itu, angkat koper eh, angkat kardus. Apakah ketua partai bisa 'memecat' mereka jadi anggota senayan? Bisa. Walaupun dipilih rakyat, anggota dewan bisa saja dipecat dan diganti oleh partai mereka.

Tiga bulan menjelang deadline UU Perampasan Aset ini -saya menduga- akan ada lobi keras ke daerah Pati untuk melunakkan warga pati serta Mr. Botok tentunya.

Tiga bulan menjelang deadnline, dugaan saya - mereka akan mencari celah agar UU ini terlupakan.

tiga bulan lagi, perkiraan saya- akan ada isu yang jauh lebih besar dari sekadar UU Perampasan Aset dan Hukum mati Koruptor.

Tiga bulan adalah waktu yang cukup untuk politikus mengamankan kepentingan mereka. Tidak mungkin mereka akan membuat undang-undang yang bisa jadi perangkap mereka.

Seperti tulisan salah satu perusuh dibawah, Pandai besi tak akan membuat pisau buat menikam dirinya…

Tivibox

Abah DI selalu punya informan yang canggih. Infonya selalu kategori A1. Bisakah CHDI selanjutnya mengulas apa sebenarnya yang terjadi di bank Mandiri sebelum, sesaat dan setelah rekening Botok diblokir itu ? Pasti seru. 

Wilwa

@MSDI. Memang ada yang mau baca? Kalaupun baca memang ada niat diimplementasikan? Memang semua setuju? Tahu sendirilah, orang-orang di negeri wani piro ini hanya pintar berteori dan berkomentar (termasuk saya dan lain-lain perusuh). :):):). Kalau menurut saya pribadi, ide Ahok mengenai PEMBUKTIAN TERBALIK sudah yang terbaik, terlogis, dan ter-ter lainnya. Yang penting pembuktian terbalik itu dijalankan. Metode ini melebihi metode disumpah dengan kitab suci tertentu tapi ujung-ujungnya korupsi. Melebihi pendidikan militer ala Wowo yang ingin membuat pejabat nasionalis tapi ujung-ujungnya korupsi juga. Buktikan dan jelaskan saja darimana asal muasal harta kekayaan Anda, kalau gak bisa ya gak usah jadi pejabat atau aparat. Dan ingat menjadi pejabat atau aparat itu harus siap hidup frugal seperti pejabat / aparat di Jepang karena itu risiko mengabdi pada bangsa dan negara. Saya ingat komentar mantan petinggi KPK yang diundang ke Jepang untuk memberi ceramah lalu membanggakan diri telah memenjarakan pejabat/aparat korup malah ditertawakan sama orang Jepang karena berarti kita telah gagal mencegah korupsi. Di Jepang konon semua orang yang ingin menjadi pejabat atau aparat berarti siap hidup frugal sebagai konsekuensinya. Korupsi memalukan. Tak aneh bila pejabat/aparat resign bahkan harakiri bila ketahuan korupsi. Karena telah membuat malu diri sendiri, keluarga, bangsa. Tradisi Jepang yg tahu malu itu yg tak ada di sini. Di sini koruptor keluar dari penjara disambut bagai pahlawan

Murid SD Inpres

prof @liam then .

ini pengalaman pribadi beberapa tahun silam.

sekolah saya pernah mengadakan kunjungan ke gedung DPR RI, dan hanya beberapa kelas saja yang terpilih untuk diikut sertakan dalam rombongan untuk berkunjung ke sana, dan kelas saya termasuk yang terpilih. ringkas cerita sampailah kami di area gedung DPR RI. mulanya kami diarahkan dulu ke gedung Sekretariat Jenderal DPR RI yang dulunya bernama gedung Samania Sasanagraha, kemudian kami bertolak ke ruang paling utama, ruang Paripurna II di gedung Ganagraha yang sekarang namanya gedung Nusantara II. anda tau? itu ruangan, begitu dimasuki, rasanya anda seolah sedang berada di ruang kemudi raksasa sebuah negara. di ruang megah tersebut itulah proses legislasi undang undang dan hukum di negara ini dibahas, diperdebatkan, dirumuskan, disetujui, disepakati, anfar fraksi. selama berada di ruangan luas, megah, sejuk tersebut, saya berasa bak seorang pejabat tinggi negara yang ikut memegang navigasi pemerintahan negeri ini, kendati saya cuma mengenakan seragam sekolah. dan anda tau? prof @liam then, anda harus mencoba sekali seumur hidup, bagaimana dan seperti apa rasanya duduk di kursi anggota DPR RI. itu pengalaman paling luar biasa. delapan detik usai saya menempelkan pantat duduk di kursi anggota DPR RI, ajaib, saya langsung tertidur pulas! saking nyamannya!

saya baru bisa bangun sekira 30 detik kemudian, usai seorang kawan menggoncang goncang bahu: "heh, bangun, audiensinya mau dimulai".

Hasyim Muhammad Abdul Haq

-Anies Harusnya Tetap Gerak-

Seperti yang saya bilang di tulisan saya sebelumnya, Gibran tak akan diam saja. Modal kursi wapres akan terus dimanfaatkan untuk menaikkan elektabilitas.

Di sisi lain, Anies Baswedan saat ini kehilangan panggung. Bahkan nggak punya kerjaan, kata Pandji. Jika ingin mempertahankan -bahkan menaikkan- elektabilitasnya, Anies harus kreatif "cari gara-gara" biar muncul terus di media.

Kalau main tenang seperti Anies biasanya, menurut saya sulit bisa tetap diingat publik di Pilpres 2029 karena dia tak punya panggung sama sekali saat ini.

Pimpin gerakan. Turun ke jalan. Marah-marah kalau perlu. Keluar dari karakter Anies yang tenang dan sabar.

Saya kasih contoh kalimat yang bisa dipakai Anies saat pegang mikrofon di tengah demonstran, "Maaf, kesabaran saya sudah habis. Saya tak bisa lagi memakai cara seperti biasa. Kondisi sudah sangat keterlaluan. Betapa bodohnya kita jika diam melihat kondisi negara seperti ini!"

Saya tak bilang perkataan itu benar. Tapi itu adalah contoh kalimat yang harus diucapkan Anies untuk "bergerak" dan menghimpun dukungan.

Mengenaskan sekali jika Juara 2 Pilpres 2024 sekarang elektabilitasnya tertinggal jauh dari KDM menurut survey Tempo.

Pak Anies, apakah Anda sudah nggak mau nyalonin lagi?

istianatul muflihah

Menjawab pertanyaan Pak Bahtiar HS kemarin, buku Andrea Hirata yang membuat nangis: banyak kalau versi saya. Hehe. Laskar Pelangi, saat momen Lintang tokoh genius lagi miskin juga piatu itu pura-pura bertanya pada ayahnya yang bekerja sebagai nelayan dan tak pernah sekolah. 

"Berapakah 3x4 ayahanda?" 

Ayahnya kemudian lari ke balai desa, mencari cari jawaban. Pulang tergopoh gopoh, 

"Empat belas anakku, tidak salah lagi, empat belas." 

Episode lain di buku Sang Pemimpi. Saat Ikal datang bersama ayahnya ke Pabrik PN Timah. Sebab ayahnya menerima undangan kenaikan pangkat. Semua buruh pabrik berbaris di lapangan. Dipanggil satu satu. Semua orang sudah dipanggil. Sampai siang tersisalah 1 orang. Tidak lain adalah ayahnya Ikal. Di lapangan itu tinggallah ayahnya sendirian. Semua orang bersuka cita bersama keluarganya merayakan kenaikan pangkat. 

Dengan penuh sopan santun si ayah bertanya pada mandor Djuasin. Mengapa tidak dipanggil? Sang mandor kemudian mengecek berkas dengan teliti. Ternyata undangan itu salah cetak. Seharusnya ayahnya Ikal tidak diundang. "Maaf sebenarnya undangan itu salah cetak. Buruh pabrik yang tidak punya ijazah tidak bisa naik pangkat."

Ikal dan ayahnya lalu pulang berboncengan sepeda. Di boncengan belakang Ikal memeluk ayahnya erat-erat. Itulah ayah juara satu seluruh dunia bagi Ikal. Hari itu selalu dikenang Ikal sebagai hari paling buruk dalam hidupnya.

Tivibox

Bisa dikatakan, demo itu timbul karena ada ketidak beresan. Makin banyak demo, bisa jadi ada banyak ketidak beresan. Jika kemudian Don Dasco layak mendapat Oscar untuk sutradara terbaik, bisa jadi juga menimbulkan kecurigaan. Itu wajar. Kok DPR tumben baik hati mau memenuhi tuntutan pendemo. Ditambah jaminan akan mundur bila mereka berbohong. Ah, mahap Don, sekali lancung ke ujian, seumur hidup tak dipercaya. 

alasroban

Orang Pati.

Demo tuntutan di tanggapi mendapat deadline tgl 15 December 2026. Sudah pulang. 

Orang Jakarta 

Demo harus rusuh. Orang Pati nya sudah pulang. Kerusuhan kehilangan moment.

Begitulah seharusnya demo. Di kelola dg baik dan benar fokus pada tujuan utama. Tak perlu melebar ke mana-mana.Pak dalang nampaknya kecewa. :) Namun siapa yg menggerakkan orang kecil seperti mas botok untuk fokus pada satu tuntutan ke Jakarta? Keren tradisi demo kilat tujuan utama tercapai. Itu perlu di budayaken. Karena tahun-tahun ke depan akomodasi demo ke IKN mahal. Dan penggunaan electronic jammer maupun pemblikiran rekening bank sungguh melukai demokrasi.

Fransiska Jappy

Tadi saya tiba-tiba bersin, ternyata ada pak Jo yang nyebut nama saya, dan ternyata ada juga yang masih "trauma" sampai tak mau panggil nama saya.. hehe… 

Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

RUSUH BISA KALAH OLEH DEADLINE..

Saya kira inti tulisan pak Dahlan hari ini bukan soal demo. Bukan pula soal siapa paling keras berteriak.

Intinya justru sederhana: Siapa yang mampu mengakhiri kerumunan sebelum kerumunan menemukan alasan untuk terus bertahan.

Mas Botok menarik. Ia datang dengan satu tuntutan. UU Perampasan Aset harus disahkan. Ketika mendapat jaminan politik, ia memilih pulang. Tidak semua pemimpin massa mampu melakukan itu. 

Sebagian justru baru merasa sukses kalau massa belum bubar. Di sini Don Dasco juga bermain cerdik. Ia tidak melawan massa dengan massa. Ia menawarkan sesuatu yang lebih mahal: Tenggat waktu dan taruhan jabatan. Kalau 15 Desember UU itu belum disahkan, ia dan empat pimpinan DPR siap mundur. Itu janji politik. Tetapi sekaligus sebuah mekanisme pendingin.

Dari sini saya belajar satu hal. Dalam politik, kadang yang menyelamatkan keadaan bukan pidato panjang. Cukup satu kalimat yang membuat semua pihak berpikir: kalau begitu, kita tunggu tanggal mainnya.

Dan Jakarta pun selamat dari “film malam” yang mungkin saja berubah genre.

Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

DEMO, SINYAL, DAN EFEK BOOMERANG..

Ada satu bagian tulisan Dahlan yang menurut saya lebih penting daripada dramanya. Yakni soal rekening, jaringan komunikasi, dan persepsi publik. Dalam ilmu komunikasi massa, tindakan terhadap sebuah kelompok tidak selalu menghasilkan efek yang diinginkan. Ada yang disebut backfire effect. Tekanan justru memperkuat solidaritas kelompok yang ditekan.

Kasus rekening Mas Botok menarik. Tujuannya mungkin untuk menghambat mobilisasi. Hasilnya malah sebaliknya. Simpati membesar. Donasi dan dukungan publik justru menemukan alasan baru.

Begitu pula isu gangguan sinyal. Belum tentu benar. Tetapi dalam situasi tegang, persepsi sering lebih cepat berlari daripada fakta. Satu kalimat tentang sinyal bisa melahirkan seribu tafsir.

Di era media sosial, pengendalian informasi memang menjadi pekerjaan rumit. Karena publik bukan lagi sekadar penonton. Mereka sekaligus kamera, reporter, komentator, dan distributor berita. Pelajarannya sederhana. Jangan hanya menghitung kekuatan tindakan. Hitung pula reaksi terhadap tindakan itu. Sebab dalam politik modern, yang berbahaya bukan hanya api. Kadang justru kipasnya.

Edyanto

dikira gampang jadi guru? justru siswa ketika di SMA berprestasi jarang sekali yang mau jadi guru karena anda tahu sendiri, belum lagi fenomena sekarang ada kebijakan secara politik siswa hatus naik, harus lulus, sehingga lulus SD. belum bisa baca tulis dengan baik, karena kebijakan tersebut juga tidak sedikit justru guru mendapatkan perundungan dari muridnya juga tawuran antar pelajar, polisi aja ngatasi kreak aja kedodoran, maka gampang sekali jika hanya menyalahkan guru atau dosen kan?

Agus Suryonegoro III - 阿古斯·苏约诺

DON DASCO DAN PIALA CITRA..

Saya setuju dengan pak Dahlan. Don Dasco layak masuk nominasi Piala Citra. Bukan sebagai aktor. Sebagai sutradara. Bedanya, sutradara film biasanya mengatur pemain. Don Dasco mengatur ending. Dan ini ending yang lumayan mahal: empat wakil ketua DPR ikut mempertaruhkan kursinya.

Mas Botok datang membawa massa. Don Dasco menyambut dengan deadline. Massa membawa tuntutan. DPR mengembalikan dengan janji.

Akhirnya semua pulang.

Ini menarik secara ilmiah. Dalam manajemen konflik ada prinsip de-escalation: turunkan tensi sebelum konflik berubah menjadi spiral kekerasan. Rupanya prinsip itu bisa dipraktikkan tanpa buku teks. Cukup dengan mikrofon dan tanggal 15 Desember. Yang lebih menarik: tidak ada yang benar-benar menang malam itu. Tetapi semua pihak punya alasan untuk mengklaim menang.

Mas Botok: tuntutan diterima.

DPR: Jakarta tidak rusuh.

Polisi: situasi terkendali.

Dan Don Dasco? Mendapat trailer gratis untuk film Desember.

Judulnya mungkin: “15 DESEMBER: JANJI TERAKHIR SEBELUM KURSI BERGESER.”

Jokosp Sp

"Sangat berlebihan" Kalao Don Dahlan sampai menyebut seharusnya Don Dasco dapat Pila Citra. Kecepatan proses UU yang tidak penting (dianggap penting bagi peguasa) tiga hari bisa. Sebaliknya, Ini untuk kepentingan bangsa dan kemakmuran rakyat sudah berapa tahun dituntut tetap "MBUDEG" telinga DPR dan Penguasa.

Jokosp Sp

Bahwa Puan Maharani ketua DPR tidak hadir dalam rapat dengan alasan apapun. Menunjukkan kalau dia adalah pecundang. Ditambah dalam surat kesepakatan (komitmen) itu tidak ikut tanda tangan, itu salah satu hal bahwa dia coba cuci tangan (menghindar dan mengamankan diri) dari masalah. Jadi apakah anda masih respek dengan PDIP itu?. Atau, memang Don Dascolah sang superior kekuasaan di gedung DPR?. Bisa mengatur apapun yang dikehendakinya. Tentang kalau sampai tgl 15 Desember 2026 belum ada persetujuan UU Perampasan Aset para ketua mundur, maka sudah dibahas oleh pemilik dan ketua partai ke mana selanjudnya penempatan mereka. Justru jika nanti malah mereka jadi ketua partai atau jabatan yang lebih tinggi dan berkuasa, maka publik dan rakyat jangan kecewa karena merasa dibohongi (dikadalin). Mereka politikus memang kerjanya main akal-akalan, kalau tidak bukan poli_tikus namanya. Bagi anda yang merasa puas dengan sudah adanya komitmen, maka anda bagian dari rakyat jelantah yang tidak tahu manuver politik para poli_tikus kadal itu. Itu saja kemampuan analisa anda. Tidak salah juga, mungkin karena sudah terlalu pusing dengan beratnya tekanan ekonomi yang semakin sulit dan tidak diobati ini. Belum lagi membahasa pasal-pasal dan ayatnya yang pasti akan menguntungkan mereka. Jangan mudah silau. Anda harus melihat bahwa mata uang logam yang sebenarnya itu punya tiga sisi. Dicek kalau masih tidak yakin.

Herry Isnurdono

Ha..ha...Abah DI tidak mau komentar adanya truk2 yg dibakar massa/perusuh karena mengangkut massa tandingan yg membawa bambu dan mengejar pendemo/perusuh. Pejompongan tidak Abah DI komentari tempat terjadinya keributan dan kerusuhan yg terjadi. Kita harus mengucapkan terima kasih kpd aparat keamanan baik Polri dan TNI. Tidak ada korban tembakan aparat atau korban karena aparat. Demo terjadi dan jatuh korban meninggal karena aparat keamanan pasti beda endingnya jika aman2 saja karena tidak jatuh korban. Jaman Habibie jadi Presiden th. 98/99, demo mahasiswa ada lawan tanding demo pam swakarsa yg membawa bambu runcing. Demo kemaren aman2 pada siang harinya, namun pada malam hari ada massa yg membawa bambu yg mengejar dan mengusir para pendemo/perusuh yg datangnya sore hari. Minimal meringankan tugas aparat keamanan atau sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan. Demo hak setiap warga. Demo yg berijin dan tidak menimbulkan kerusuhan. Perusuh niatnya tidak demo dgn tertib. Niatnya buat kerusuhan. Ada sutradara, ada korlap ada logistik. Kita tahu siapa2 mereka. Mereka tidak malu2 utk memprovokasi dan bikin video utk turun kejalan. Mereka tidak bakal turun dijalan. Mereka hanya duduk2 minum kopi di ruangan/kamar hotel/atau suatu tempat. Polri sebelum demo terjadi sudah melakukan swepping terhadap perusuh dan menyita barang bukti seperti sajam, bensin dll. Akhirnya sutradara kecewa karena demo Agustus 2025 tidak terulang kembali. 

Juve Zhang

Sederhana nya Bu Puan Maharani sudah betul dia tidak hadir dan tandatangan karena dia tidak bisa menggerakkan DPR...posisi dia kan tidak masuk koalisi pemerintah...nah yg megang kekuasaan di DPR itu koalisi dibawah Don Bosco....jadi tidak heran kalau dia tidak ikut tanda tangan karena dia tidak punya power....sudah betul dia tidak datang ke Pak Botok dkk karena yg punya power bukan dia....semoga pak BOTOK dkk paham situasi didalam DPR ini bukan dibawah kekuasaan Bu PM.

Jokosp Sp

Tidak tau kenapa Don Dahlan harus menulis "Don Dasco layak dapat Piala Citra"?. Apa analisanya hanya karena telah menerima BOTOK di DPR dan Punya Komitmen tanggal 15 Desember 2026 itu?. Cacat yang sudah puluhan tahun tidak disetujui DPR dan Pemerintah (Penguasa), tidak layak dapat Piala Citra, apalagi melalui tekanan Masyarakat PATI. Itu bukan hasil kinerja positif DPR ataupun Don Dasco. Maaf.

Wilwa

@Juve. Teori “konstipasi” eh konspirasi bahwa Wiwi ingin melengserkan Wowo rasanya masih kalah dengan teori Amerika yang membiayai kerusuhan. Saya jadi teringat kisah Garda Revolusi Iran yang menyandera diplomat dan staff kedubes Amerika di Teheran 1979. Di sana ditemukan dokumen rahasia CIA yang menyebutkan bagaimana Amerika ingin mempertahankan imperialisme politik dan ekonominya dengan mencegah negara berkembang menjadi negara maju, dan Indonesia termasuk di dalam rencana jahat CIA itu. Mereka ingin negara miskin tetap miskin selamanya agar dapat dieksploitasi. Negara macam Indonesia dicegah menjadi negara maju dalam arti menguasai teknologi. Tiongkok adalah kegagalan terbesar CIA. Karena Tiongkok punya software yang mandiri selain menjadi pusat manufacturing kapitalis Barat yang kemudian “dicuri” teknologinya. Amerika / CIA yang menggerakkan kerusuhan di Xinjiang dengan isu penindasan Muslim, dan demo Hongkong dengan isu demokrasi. Anda pikir Amerika / CIA tinggal diam begitu saja dengan policy Dana Hasil Ekspor nya Wowo? Yang mengejutkan Singapura antek Amerika di Asia Tenggara? Atau policy ekspor langsung ke Tiongkok tanpa lewat Singapura? Atau Bank Mandiri via CIPS bisa potong kompas tak pakai SWIFT nya Amerika dalam transaksi ekspor impor dengan Tiongkok? Atau pemakaian QRIS yang juga termasuk de-dolarisasi? Prof Richard Wolff menyebut Amerika sebagai imperialis yang sedang declining. Amerika meniru Romawi 2000 tahun yang lalu. Duh text limit

Juve Zhang

Menteri Yusril Ihza Mahendra buru buru buat pernyataan bukan beliau yg blokir rekening..pun yg lain bukan mereka yg blokir...semua tak mau jadi kambing sate... jadi siapa sutradara yg blokir rekening???sayang Don Dahlan tak berani spekulasi...atau yg manggil Lukman hakim?.jelasnya mereka takut pada ampb pak BOTOK.... ketakutan yg berlebihan yaitu rakyat dibelakang mereka ....bukan rombongan AMPB pimpinan Botok yg ditakuti tapi gerakan rakyat yg kecewa sama pemerintah itu yg ditakuti makanya Pimpinan DPR sanggup 15 Desember 2026....yang gak realistis itu ojol kecewa karena RUU tak disahkan hari itu juga....mereka kurang informasi RUU itu sudah 18 gak jadi jadi...atau sengaja gak jadi...jadi ini prestasi besar bagi pak Botok layak disebut alias UU BOTOK.... apresiasi buat pak BOTOK dkk....ampb sudah betul tuntutan dipenuhi mereka pulang karena ada agenda lain mainnya di adu sama orang bayaran ....supaya terjadi kerusuhan...entah ormas mana yg dibayar ini.... mungkin yg dukung BA sebelum 2029 ada pemilu... rasanya ini yg ingin huru hara membesar dan raja Gareng lengser....jadi perang Sam Kok sudah dimulai kecil-kecilan....ada panglima BA yg konon punya wangsit akan ada pemilu sebelum 2029....ini bisa jadi biang kerok nya...anda tahu ambisi BA ke ubun ubun didukung bos bos judol didukung portofolio pegangan sultan Petruk walhasil dia sakti gak ada yg berani macam macam….

Prieyanto

Hati-hati, para Wakil Ketua DPR yang sudah menandatangani janji akan mundur bila sampai 15 Desember RUU Perampasan Aset belum disahkan. Apalagi sang Ketua DPR tidak ikut tandatangan, wong hadir aja kagak. 

Sebab setelah janji itu terucap, kepentingan politik bisa berubah arah. Lawan politik Anda—bahkan jangan-jangan justru yang satu partai—bisa saja lebih berkepentingan agar RUU itu tidak segera disahkan.

Bukan karena tidak setuju dengan substansinya. Tetapi berubah menjadi peluang: kursi kosong, jabatan bergeser, dan negosiasi dimulai.

Dalam politik, janji mundur kadang bukan sekadar taruhan kehormatan. Ia bisa menjadi undangan terbuka bagi mereka yang diam-diam sudah mengincar kursi Anda.

Dan kalau akhirnya RUU itu benar-benar tertahan, publik mungkin bertanya: yang sedang diperjuangkan sebenarnya pengesahan RUU Perampasan Aset, atau justru sedang dibuka pasar baru untuk praktik “wani piro?”Sekali lagi berhati-hatilah..! 

#prie

Sumber: