Luhut Dapat Tugas Baru Urus Minyak Goreng, Politisi Demokrat: Dia Lagi, Dia Emang Superman?

JAKARTA, DISWAY.ID - Deputi Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Yan Harahap menyoroti jabatan baru Luhut Binsar Pandjaitan.

Diketahui, Luhut Binsar Pandjaitan baru saja ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menangani minyak goreng Jawa-Bali.

Dengan ditunjuknya Luhut urus minyak goreng, membuat ia menjadi menteri yang mengemban banyak jabatan di era pemerintahan Jokowi.

Mengetahui hal itu, Yan Harahap merasa heran seolah kabinet Jokowi kekurangan SDM.

BACA JUGA:Ganti Pelat Hitam ke Putih Tidak Dipungut Biaya, Ini 4 Hal yang Harus Diketahui

Pasalnya Luhut merupakan sosok yang banyak mengemban banyak pekerjaan dari Jokowi.

“Kelihatannya kabinet Pak Jokowi ini krisis SDM. Dia lagi, dia lagi… atau ia memang ‘Superman’?,”tulisnya di Twitter, Selasa, 24 Mei 2022.

Untuk diketahui, Luhut dan tim nantinya akan berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian sebagai lead coordinator, melibatkan kementerian/lembaga teknis di antaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta Satgas Pangan, BPKP, dan Kejaksaan Agung untuk pengawasannya.

BACA JUGA:Jangan Tertipu! Pelat Putih Untuk Semua Kendaraan Tak Tersedia Secara Online

Sebelumnya, Luhut juga beberapa kali diberikan sederet jabatan penting dari Presiden Jokowi.

Jokowi sempat menunjuk Menko Marves sebagai pemimpin atau Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Jokowi menandatangani Perpres Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung, pada Pada 6 Oktober 2021.

Kelihatannya kabinet Pak Jokowi ini krisis SDM. Dia lagi, dia lagi… atau ia memang ‘Superman’? https://t.co/8DG68Hl2uC — Yan A. Harahap (???? ???? ????) (@YanHarahap) May 24, 2022

BACA JUGA:3 Hal Ini Penting Diperhatikan Jemaah Haji Indonesia Jelang Keberangkatan

Tak hanya itu, Jokowi juga pernah menunjuk Luhut sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Wilayah Jawa Bali untuk menangani kasus Covid-19 Pada Juni 2021.

Sumber: