4 Menteri Minta Restu Presiden, Adi Prayitno: Parameter Jokowi Hasil Survei

Mereka yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Airlangga  Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

BACA JUGA:Rp 27 Triliun Uang APBN 2030 Tersedot untuk IKN Baru, Sri Mulyani: Ini untuk Infrastruktur Dasar

Bayangkan, sudah 4 menteri yang tertarik. Ini di luar Anies Baswedan yang juga terus bergerilya dengan para buzzernya yang bersileweran di media sosial, atau Agus Harimurti Yudhoyono “Pemilik” Partai Demokrat yang belakangan doyan blusukan.  

Nah, soal rebutan restu Jokowi ini, ternyata ada politikus senior dari PDI Perjuangan yang membuka adanya 4 menteri itu sudah sowan dan menyatakan keinginannya.

BACA JUGA:Presiden Jokowi Siapkan Pengganti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo Serta 5 Gubernur Lainnya  

Ini dibeberkan politisi senior PDIP, Panda Nababan. Panda mengungkapkan, ada 4 menteri Jokowi itu yang siap bertarung di Pilpres 2024. 

“Dia bilang, kalau ada izin Bapak, itu kata Prabowo,” kata Panda, menirukan apa yang disampaikan Prabowo ke Jokowi.  

Lalu apa sikap Jokowi? Panda hanya menegaskan, bahwa Pemilu 2024 memang tidak akan bergeser waktunya. Persis seperti yang dimumkan Presiden yakni 14 Februari 2024.

 

Pernyataan Panda ini pun sontak menjadi perbincangan tapi hingga berita ini ditulis belum ada pernyataan resmi dari keempat menteri tersebut.  

Lalu bagaimana dengan Ganjar Pranowo? atau Puan Maharani yang baleho atau spanduknya bertebaran senatero jagad Nusantara?  

Apalagi kedua sosok ini merupakan rekan satu partai dengan Jokowi. Hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi langsung dari para menteri yang disebut itu. Minimal memberikan tanggapan terkait cerita Panda Nababan.

BACA JUGA:Penanganan Covid-19 Tahun 2023 Bukan Prioritas, Pemerintah Fokus pada Sektor ini

Sementara itu Menko Polhukam, Mahfud MD sependapat. Kata dia, hasrat para menteri yang kepingin maju di Pilpres mendatang bukanlah perkara haram. 

Mereka juga tidak harus mundur dari posisi menteri. ”Tidak ada larangan bagi menteri untuk menyatakan mau nyapres. Mereka tak harus mundur dari jabatannya. Itu boleh saja menurut hukum dan konstitusi,” kata Mahfud, kemarin.

Sumber: