Fraksi PKS: Masyarakat di Kampung Cuma Ingin Vaksin Halal

Fraksi PKS: Masyarakat di Kampung Cuma Ingin Vaksin Halal

Selain sebagai syarat baru perjalanan luar kota dalam menggunakan transportasi umum, syarat vaksin booster ini juga akan berlaku untuk kegiatan yang melibatkan masyarakat umum.--Pixabay/fernandozhiminaicela

JAKARTA, DISWAY.ID -- Problematik prihal vaksin booster masih menjadi persoalan sejumlah daerah. Fraksi PKS menyebut masyarakat di kampung-kampung hanya ingin vaksin halal.

Sejatinya pemerintah telah menyediakan vaksin booster secara gratis.

Sejumlah instansi telah membuat program tersendiri, salah satunya pihak kepolisian telah menggeber program Vaksin Merdeka di sejumlah daerah.

Apalagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memperbolehkan musim mudik lebaran tahun 2022 menggeliat lagi.

BACA JUGA:Menyedihkan, Belum Genap 2 Tahun Bebas, Annas Maamun Dijemput Paksa KPK

Hanya saja, Presiden Jokowi memang memberikan syarat yakni pemudik harus menjalani vaksinasi booster sebagai kewajiban syarat menemui sanak saudara di kampung halaman.

Hanya saja, vaksin booster ini kehalalannya masih dipertanyaan banyak publik.

Anggota Komisi IX DPR-RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufufayati menyinggung pemerintah soal vaksin halal.

Ia mempertanyakan kenapa pemerintah sejauh ini belum menyediakan vaksin halal untuk program booster.

BACA JUGA:Asosiasi Kepala Desa Setuju Jokowi 3 Periode, Said Didu: Kades 'Disogok' Pakai Uang Rakyat

Dalam Rapat Dengar Pendapat antara Panitia Kerja Pengawasan Vaksin dengan Kemenkes dan Kemenlu, Rabu 30 Maret 2022, ia menyampaikan, bahwa masyarakat di daerah-daerah hanya ingin divaksin booster dengan vaksin berlabel halal.

"Masyarakat di kampung-kampung masih nungguin disediakannya vaksin halal, baru mau mereka divaksin, khususnya vaksin yang booster," ungkap Kurniasih di Jakarta, Rabu 30 Maret 2022.

Dia melanjutkan bagaimana program vaksinasi booster dapat berjalan, sedangkan mereka tidak mau divaksin kecuali sudah ada vaksin halal.

Dia pun menyarankan agar pemerintah Indonesia dapat bekerja dengan negara lain terkait standarisasi halal.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: