Alasan Ganjar dan Luhut Tunda Kenaikan Tarif Borbudur
Pemerintah tunda rencana kenaikan tarif tiket Candi Borobudur-Foto: Screenshoot web cagarbudaya kemdikbud.go.id-
JAKARTA, DISWAY.ID - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan sepakat menunda penerapan rencana kenaikan harga tiket naik ke area stupa di Candi Borobudur.
"Pak Menteri (Luhut Binsar Panjaitan) sudah menyampaikan, 'Pak Gub itu kita postpone dulu, biar tidak terjadi cerita yang ke mana-mana'," kata Ganjar saat bertemu dengan Luhut di Rumah Dinas Gubernur Jateng, Semarang, dikutip Rabu 8 Juni 2022.
Sebelumnya, pemerintah berencana menerapkan harga tiket baru untuk masuk ke kawasan Candi Borobodur.
"Kami sepakat untuk membatasi kuota turis sebanyak 1.200 orang per hari, dengan biaya 100 dollar untuk wisman dan turis domestik sebesar 750 ribu rupiah," kata Luhut dikutip dari akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Sabtu 4 Juni 2022.
"Khusus untuk pelajar, kami berikan biaya 5.000 rupiah saja," sambungnya.
BACA JUGA:Catat! Selama di Saudi, Jemaah Haji Dilarang Dekati Unta, Kenapa?
Luhut mengatakan, bahwa langkah tersebut dilakukan semata-mata demi menjaga kelestarian kekayaan sejarah dan budaya nusantara.
Semua turis, lanjut dia, juga nantinya harus menggunakan pemandu wisata (tour guide) dari warga lokal sekitar kawasan Borobudur.
"Ini kami lakukan demi menyerap lapangan kerja baru sekaligus menumbuhkan sense of belonging terhadap kawasan ini sehingga rasa tanggung jawab untuk merawat dan melestarikan salah satu situs sejarah nusantara ini," tuturnya
Menanggapi kebijakan itu, Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menilai, alasan pemerintah menaikkan tarif tiket untuk menjaga kelestarian candi merupakan langkah yang kurang tepat.
"Kalau memang tujuannya hanya untuk menjaga kelestarian Borobudur, ya jangan dengan tarif yang tinggi dong," kata Tulus dalam status Whatsapp-nya, Senin 6 Juni 2022.
BACA JUGA:Kunci Sukses Mengais Rezeki yang Halal, Berikut Doa dan Tuntunannya
Menurut Tulus, cara lain yang bisa dilakukan pemerintah yakni menerapkan pembatasan jumlah pengunjung dan menjual tiket secara online.
"Dengan penjualan tiket berbasis online kapasitas pengunjung pun lebih terkontrol," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
