Senggol Birokrasi, Jokowi: Jangan Kedepankan Ego Sektoral Tidak Akan Saya Toleransi!
Presiden Joko Widodo menghadiri acara syukuran hasil bumi Gerakan Masyarakat (Gema) Perhutanan Sosial yang digelar di Lapangan Omah Tani, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu, 8 Juni 2022. -Setpres/Laily Rachev-Disway.id
WAKATOBI, DISWAY.ID - Saat membuka Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA Summit) 2022, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis 9 Juni 2022 Presiden Jokowi menegaskan dirinya tak akan mentoleransi jajarannya yang masih mengedepankan ego sektoral.
Presiden memberikan peringatan tersebut karena ego sektoral yang mengendap di birokrasi pemerintahan telah menghambat pembangunan.
“Saya ingatkan lagi, saya tidak bisa mentolerir terjadinya kerugian negara, kerugian masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral dan ego lembaga. Itu sudah setop. Cukup,” kata Presiden Jokowi.
BACA JUGA:Faisal Bin Farhan Al Saud Tawari Jokowi Tambahan Kuota Haji, Ini Jumlahnya
Ego sektoral antara lembaga yang menjadi batu sandungan pemberian sertifikat hak milik tanah untuk rakyat, dan juga ego sektoral yang membuat pembangunan jalan tol tertunda hingga puluhan tahun.
Presiden ternyata tahu ada beberapa kasus masyarakat yang hidup di pulau kecil kesulitan mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah yang ditempati.
Persoalan tersebut memperlihatkan ego sektoral di masing-masing kementerian dan lembaga, termasuk juga di pemerintah daerah.Jika ego sektoral tersebut dipertahankan, maka tidak akan ditemukan solusi bersama untuk kepentingan masyarakat.
BACA JUGA:Kuota Haji Indonesia Ditambah, Ini Penegasan Retno Marsudi ke Menlu Arab Saudi
“Seperti tadi bisa kita lihat Suku Bajo hidup di atas air, diberikan hak milik, diberikan. Ternyata ribut-nya itu antara kementerian. Tidak bisa pak ini diberi, karena ini haknya Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak bisa diberikan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga begitu, 'tidak bisa pak ini kawasan hutan lindung, ada koral, terumbu karang,” paparnya.
“Tidak bekerja secara terintegrasi. Jalan sendiri-sendiri. Egonya sendiri-sendiri. Kalau di terus-teruskan tidak akan rampung persoalan negara ini, bangsa ini. Persoalannya kelihatan solusi-nya kelihatan tapi tidak bisa dilaksanakan hanya gara-gara ego sektoral. Itulah persoalan kita,” ujar Jokowi.
Ego sektoral di masing-masing lembaga, kata Jokowi, juga telah menghambat pembangunan infrastruktur, seperti halnya jalan tol. Masalah pembangunan jalan tol yang kerap muncul adalah pembebasan lahan.
Padahal, jika antara kementerian dan lembaga terkait dapat sinergi dan berkoordinasi dengan baik, masalah pembebasan lahan bisa teratasi sehingga pembangunan jalan tol tidak tertunda hingga bertahun-tahun.
BACA JUGA:KIB Ternyata untuk Ganjar Pranowo? Ini Bocoran yang Diungkap Politisi Partai Gerindra
“Jalan tol berpuluh-puluh tahun terhenti karena pembebasan lahan. Karena apa? Karena tidak saling komunikasi antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan daerah, BPN dengan yang ingin mengerjakan tol, Kementerian PUPR, ya tidak sambung. Saya ke lapangan persoalan apa kok kayak gini ngak rampung? Persoalan kecil, tapi tidak bisa diselesaikan oleh pembuat kebijakan. Siapa? Ya kita sendiri. Kan lucu banget kita ini,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: antaranews.com