Sinyal 'Biru' Ditendang dari Koalisi Menguat, Relawan Minta Jokowi Rombak Kabinet

JAKARTA, DISWAY.ID - Konfigurasi ulang koalisi jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menguat, bahkan relawan pun meminta Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet.

Ketua Umum Relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ) Michael Umbas menyatakan pertemuan antara Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan bentuk konfirmasi politik.

Michael Umbas menjelaskan, pertemuan itu bukan soal isu apakah membahas personal capres antara Ganjar atau Puan, tetapi lebih dari itu.

BACA JUGA:Daftar Lengkap Menteri Terbaru Setelah Reshuffle Kabinet Jokowi, 5 Nama Resmi Dilantik

Yakni bentuk konfirmasi sikap politik Jokowi dan Megawati selalu dalam bingkai ideologis, seiring sejalan, dan bukan pragmatisme atau kepentingan temporal.

"Pertemuan ini dianggap wujud komunikasi politik yang perlu terus dilakukan oleh partai koalisi pendukung Jokowi," katanya.

Dia menegaskan bagi relawan ABJ, pertemuan itu adalah wujud komunikasi politik yang perlu terus dilakukan dengan koalisi partai yang masih satu visi.

"Jokowi memberi pesan bahwa beliau sangat solid dengan Megawati, ketika ada barisan koalisi yang sudah mulai berbelok arah,” ungkapnya.

BACA JUGA:Hari Ini, Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto Resmi Masuk Kabinet Indonesia Maju

BACA JUGA:Berikut Ini Nama-nama Menteri yang Berpeluang Kena Reshuffle, Ada Wajah Lama Masuk Kabinet

Menurut Umbas, Jokowi telah belajar banyak dari sikap kenegarawanan Megawati. Begitu pula kesabaran revolusioner yang kuat dan teruji dari Megawati.

“Ketika tahun 2014, Mega mengalah menjadi capres, meskipun beliau ketua umum partai. Untuk kepentingan rakyat, Mega menyerahkan tiket capres PDI Perjuangan kepada kader terbaiknya, yakni Jokowi,” jelasnya.

Umbas mendorong Jokowi untuk melakukan konfigurasi ulang koalisi, termasuk perombakan dalam kabinet. Hal ini penting agar pemerintah hingga 2024 tetap solid, konsisten bekerja untuk rakyat, bangsa, dan negara.

“Pertemuan antara presiden dan mantan presiden ini untuk membahas berbagai persoalan kebangsaan, terutama ancaman krisis ekonomi global yang akan berdampak bagi Indonesia,” katanya.

Sumber: