PP Muhammadiyah dan MUI Beda Pendapat soal Kedatangan Timnas Israel pada Piala Dunia U-20 di Indonesia

JAKARTA DISWAY.ID - Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 pada Mei 2023. Namun, ada sedikit kendala dalam teknis pelaksanaannya. 

Di mana, banyak kalangan menolak hadirnya Timnas Israel U-20 yang secara resmi mengikuti gelaran Piala Dunia U-20 di Indonesia. 

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, bahwa pada prinsipnya baik sepak bola maupun urusan-urusan lain harus dalam satu kesatuan sistem dengan policy negara.

BACA JUGA:Pengamanan Piala Dunia U-20, Polri Siapkan 2.716 Personel

"Selama negara masih punya kebijakan anti-imperialisme dan kolonialisme, maka hal lain harus menyesuaikan. Jika tidak, maka bisa terjadi masalah," kata Haedar kepada wartawan di UMY, ditulis Rabu 15 Maret 2023.

Haidar menambahkan, sejauh negara itu masih punya kebijakan anti-imperialisme anti-kolonialisme lalu tidak punya hubungan diplomatik dengan satu negara, yang lain harus menyesuaikan. 

"Akibat tidak menyesuaikan lalu terjadi masalah," ujarnya.

BACA JUGA:Habib Rizieq Menolak Keras Timnas Israel di Piala Dunia U-20 di Indonesia: Bung Karno Saja Mati-matian Menolak!

Sikap berbeda justru ditunjukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengaku tidak mau mengambil sikap secara terburu-buru terkait kedatangan timnas Israel di Indonesia.

"Kmi ingin mendengar penjelasan terlebih dahulu dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi," kata Wakil Ketua Umum MUI, KH Dr Marsudi Syuhud.

Selain itu, MUI juga ingin mendengar pandangan dari ormas-ormas Islam yang bergabung dalam MUI. Saat ini, menurut Marsudi, terdapat sekitar 77 ormas di MUI.

"Kita ingin tahu aturan penyelenggaraannya seperti apa dan persiapannya bagaimana," ujarnya.

BACA JUGA:Dilema Pemerintah dan PSSI: Tolak Israel atau Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20?, Erick Thohir Buka Suara!

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menyatakan penolakan kehadiran Timnas Israel dalam Piala Dunia U20 yang berlangsung di Indonesia telah ditangani Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Sumber: