Putusan MK Dicap Sebagai Gambaran Kekonyolan Hukum dan Politik di Indonesia

"Dari berbagai latar cerita itu, sepertinya memang ini ada arahan, disinyalir adanya kekuatan dari luar yang mengarahkan hakim-hakim MK, untuk memberikan 'karpet merah' kepada Gibran demi mengikuti Pilpres dengan dihadirkannya norma baru terkait pemaknaan siapa pun orang pernah atau sedang menduduki jabatan publik hasil pemilu, baik pemilihan legislatif (pileg) atau pemilihan kepala daerah (pilkada), dapat maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres)," sambungnya. 

Dia pun menyarankan kepada publik untuk meminta pihak terkait, memproses kode etik dan mengkaji independensi hakim MK, terutama Ketua MK, Anwar Usman yang merupakan adik iparnya Presiden Jokowi. 

"Memungkinkan jika publik meminta untuk diproses kode etik, untuk mengkaji independensi dan imparsial dari hakim konstitusi utamanya mengkaji peran Ketua MK, yang patut diragukan tak melakukan intervensi dalam Rapat Perumusan Hakim (PRH)," tandasnya. 

Sumber: