Menkominfo Ungkap Hoaks Pemilu 2024 Meningkat 10 Kali Lipat

JAKARTA, DISWAY.ID-Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan, informasi hoaks terkait Pemilu telah meningkat 10 kali lipat.

Peningkatan ini terjadi sepanjang tahun 2023, sejak Januari hingga Oktober. 

Menkominfo menyebut beberapa contoh hoaks berkaitan dengan pemilu yang beredar di platform digital. Seperti disinformasi Prabowo gagal mencalonkan diri sebagai Presiden setelah MK kabulkan batas usia.

Kemudian, disinformasi lain dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perihal ini, KPU menolak pendaftaran Ganjar Pranowo menjadi Capres karena ingin menjegal Anies Baswedan.

"Tidak hanya menyasar para bacapres dan bacawapre isu hoaks dan disinformasi yang kami temukan turut menyasar reputasi KPU. Begitu juga penyelenggara Pemilu lainnya untuk menimbulkan distrust terhadap Pemilu kita," ujarnya. 

"Sepanjang 2022 hanya terhadap 10 hoaks Pemilu, namun sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 98 isu hoaks Pemilu. Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoaks dibandingkan tahun lalu," kata Budi dalam konferensi pers di Media Center Kemkominfo Jakarta, Jumat 27 Oktober 2023. 

BACA JUGA:Dari Rp 70 Triliun, Menkeu Bilang Anggaran Pemilu Bisa Bertambah Rp 17 T

Budi menjelaskan, peningkatan penyebaran hoaks dan disinformasi secara signifikan terjadi sejak Juli 2023 dengan 14 hoaks Pemilu.

Sementara di bulan Juni tercatat 9 hoaks, bulan Mei 5 hoaks, dan bulan april 1 hoaks Pemilu. 

"Catatan kami menunjukkan penyebaran hoaks dan disinformasi terkait pemilu paling banyak ditemukan di platform facebook dikelola Meta. Saat ini kami telah mengajukan take down (menurunkan) 454 konten kepada pihak Meta," ujarnya.

BACA JUGA:DPP PAN Terbukti Melanggar Administratif Pemilu 2024

Budi menyatakan, kondisi itu harus menjadi perhatian bersama. Pasalnya, keberadaan hoaks mengenai Pemilu tidak hanya menurunkan kualitas demokrasi namun berpotensi memecah belah bangsa.

"Sebagai salah satu bentuk disinformasi akibatnya pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi dapat terkikis integritasnya serta menimbulkan distrust (ketidak percayaan) antarwarga," kata Budi.

Sumber: