Perpres Stranas Bisnis dan HAM Diluncurkan, Pedoman Bagi Pelaku Usaha
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD hadir dan menyematkan penghargaan kepada Menkumham Yassona Laoly.-ist-
JAKARTA, DISWAY.ID-- Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM).
Stranas BHAM tersebut ditujukan sebagai pedoman bagi pelaku usaha untuk ikut serta dalam penghormatan HAM pada sektor bisnis.
Fungsi Perres demikian, disampaikan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly saat peluncuran Stranas BHAM di Graha Pengayoman Kemenkumham, Senin 6 November 2023.
BACA JUGA:Daftar Purnawirawan TNI-Polri Dalam TKN Prabowo-Gibran
“Tata kelola yang baik dalam dunia usaha, tidak lepas dari tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia. Untuk implementasinya, Kemenkumham menginisiasi rancangan Stranas BHAM yang telah disahkan oleh Presiden Jokowi pada 26 September 2023 lalu,” katanya.
Adapun isi Stranas BHAM, ungkap Yasonna, yakni berupa panduan-panduan yang riil dan detail bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengarusutamakan Bisnis dan HAM dalam dunia usaha.
Menurutnya, Stranas BHAM diluncurkan menjadi awal dari jalan panjang pemerintah memajukan penghormatan HAM dalam konteks dunia bisnis.
Saat ini, sebut Yasonna, Kemenkumham tengah menyusun peraturan turunan dari Perpres Stranas BHAM tentang mekanisme kerja Gugus Tugas Nasional dan Gugus Tugas Daerah BHAM.
“Setelah peluncuran Stranas BHAM, Kemenkumham langsung menyusun peraturan turunannya agar gugus tugas di tingkat pusat maupun daerah bisa segera bergerak. Gugus tugas ini yang mengkoordinasikan pelaksanaan Stranas HAM,” ucap Yasonna.
BACA JUGA:6 Upaya Pemprov DKI Jakarta Antisipasi Banjir di Musim Hujan
Yasonna juga meminta Gugus Tugas Nasional dan Daerah untuk menciptakan alur komunikasi yang efektif, karena Gugus Tugas Daerah berkewajiban melaporkan pelaksanaan BHAM di wilayahnya kepada Gugus Tugas Nasional.
Dalam peluncuran Stranas BHAM, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD turut hadir.
Mahfud MD sekaligus mengukuhkan Gugus Tugas Nasional BHAM.
Ia kemudian berharap Gugus Tugas Daerah BHAM segera dibentuk menyusul dikukuhkannya Gugus Tugas Nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
