Anies Baswedan Santai Tanggapi Ucapan Jokowi 'Presiden Boleh Kampanye dan Memihak'

Jazilul menambahkan, keperpihakan presiden akan membuat pandangan rakyat menjadi sensitif.

Sebab hal itu menimbulkan spekulasi jika Presiden memang menginginkan kekuasaannya berlanjut, secara tidak langsung.

"Jadi rakyat akan memandang bahwa keberpihakan itu pasti tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan pihak tertentu," jelasnya.

Jazilul menyebut keberpihakan pada nepotisme atau KKN menyebabkan kesenjengan sosial.

Padahal dalam reformasi 1998, nepotisme haram dilakukan karena mencoreng ketidakadilan pemerintah.

"Saya perlu ingatkan kepada rakyat Indonesia, KKN yang menyebabkan kesenjangan sosial, ketidakadilan, pemerintah yang tidak bersih dan berwibawa," bebernya.

Jokowi: Presiden Boleh Berkampanye, Asalkan...

Jokowi mengatakan sebelumnya bahwa Presiden punya hak berdemokrasi dan berpolitik.

Oleh karena itu menurutnya, Presiden pun boleh berkampanye dan berpihak.

Asalkan, kata Jokowi, selama tidak menggunakan fasilitas negara.

"Hak demokrasi, hak politik semua orang," buka Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu.

"Setiap Menteri sama saja. Yang penting, Presiden itu boleh, loh, kampanye, Presiden itu boleh, loh, memihak. Boleh," beber Jokowi.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh," katanya.

Jokowi kembali berseloroh, baik Presiden dan Menteri, selain seorang pejabat publik, tetapi juga seorang politisi.

Sehingga, kata Jokowi, di masa kampanye ini Presiden boleh berpolitik.

Sumber: