Lagi, Muhammadiyah Desak Jokowi Cabut Ucapan Presiden Boleh Berpihak
Presiden Jokowi menilai jika hasil penghitungan cepat atau quick count merupakan metode yang ilmiah-Youtube/sekretariat presiden-
JAKARTA, DISWAY.ID-- Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak Presiden Jokowi mencabut pernyataannya soal Presiden boleh berpihak dan berkampanye di Pilpres.
Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo mengatakan Presiden harus menghindarkan diri dari segala bentuk pernyataan dan tindakan yang berpotensi menjadi pemicu fragmentasi sosial, terlebih dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang tensinya semakin meninggi.
BACA JUGA:Prabowo: Kami Tak Malu-malu, Kami Timnya Pak Jokowi
"Meminta kepada Presiden untuk menjadi teladan yang baik dengan selalu taat hukum dan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan negara," kata Trisno dalam keterangannya, Selasa, 30 Januari 2024.
Selain itu, ia juga meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk meningkatkan sensitivitasnya dalam melakukan pengawasan, terlebih terhadap dugaan digunakannya fasilitas negara (baik langsung maupun tidak langsung) untuk mendukung salah satu kontestan pemilu.
"Menuntut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperkuat peran pengawasan penyelenggaraan Pemilu, utamanya terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan satu kontestan tertentu," lanjutnya.
Selain itu, ia juga meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mencatat setiap perilaku penyelenggara negara dan penyelenggara Pemilu, yang terindikasi ada kecurangan.
Hal itu untuk dijadikan sebagai bahan/referensi memutus perselisihan hasil Pemilu.
BACA JUGA:Muhammadiyah Desak Jokowi Cabut Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak
Lebih lanjut, ia juga mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu, dan utamanya penyelenggara negara.
"Pengawasan semesta ini diperlukan untuk memastikan Pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan berintegritas agar diperoleh pimpinan yang legitimated dan berintegritas serta memastikan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas negara oleh penyelenggara negara," imbuh Trisno.
Menurutnya, sikap ini penting dilakukan oleh MK agar putusannya kelak bukan sekadar mengkalkulasi suara.
Namun, untuk memastikan penyelenggaraan pemilu telah berlangsung dengan segala kesuciannya.
"Tidak dinodai oleh pemburu kekuasaan yang menghalalkan segala cara," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
