Mahfud MD Bongkar-bongkaran: Ada Rektor yang Disuruh Bilang Jokowi 'Negarawan Baik'

"Menurut saya, menciptakan persaingan seperti ini tidak sehat dan akan memecah belah masyarakat. Ini juga akan mengganggu keutuhan kampus." tuturnya.

"Oleh karena itu, kebebasan akademik dan kebebasan berbicara di kampus harus dihormati, karena bahkan pada zaman Soeharto yang otoriter, kebebasan berbicara masih cukup didengarkan dan memiliki kekuatan," tambahnya.

BACA JUGA:Istana Umumkan Raja Charles Divonis Penyakit Kanker, Ada Pembesaran Prostat

Setelah resmi mengundurkan diri, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD meyakini pemerintah bisa menjaga soliditas kabinet meskipun dirinya sudah tidak lagi di dalamnya.

“Ya tentu-lah, itu kan pemerintah pasti bisa meng-handle itu, soliditas kabinet,” ujar Mahfud melalui keterangan tertulisnya, usai menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 1 Februari 2024.

Hal tersebut disampaikan Mahfud, saat ditanya apakah  Kabinet Indonesia Maju akan tetap solid usai dirinya mengundurkan diri dari jabatan menteri.

Mahfud menyatakan, pertemuannya dengan Presiden Jokowi  tidak berbicara soal sidang-sidang kabinet. Keduanya hanya bicara masa-masa saat pertama kali baru bekerja di kabinet dan bersenda gurau.

“Tadi bergurau saja, sangat cair dan penuh persaudaraan gitu. Ndak ada ketegangan apapun itu. Tadi ndak bicara soal sidang kabinet. Bicara (tentang) saya dengan Pak Jokowi,” ungkap Mahfud.

Selain itu, Mahfud  enggan mengaitkan pengunduran dirinya dengan menteri lain.

Hal itu diutarakan Mahfud saat dimintai tanggapannya apakah dia berharap pengunduran dirinya sebagai menteri diikuti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga maju dalam Pilpres 2024.

“Ndak, saya tidak (mau). Kalau saya sendiri tidak akan mengaitkan dengan orang lain. Ini saya saja. Kalau orang lain mau mengaitkan silakan,” tegas Mahfud.

Mahfud yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 3 dalam Pilpres 2024 menyatakan ingin mundur dari jabatan menteri guna memberikan contoh kepada pejabat negara lain agar tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kampanye.

Sumber: