Sidang Istimewa MA, Jokowi: Kualitas SDM Hakim adalah Kunci

JAKARTA,DISWAY.ID-- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Mahkamah Agung (MA) adalah otoritas utama bagi seluruh hakim di Indonesia dan merupakan pilar harapan masyarakat yang mencari keadilan.

"Harapan masyarakat kepada lembaga peradilan semakin tinggi, masyarakat menuntut jaminan keadilan, masyarakat semakin kritis terhadap proses peradilan dan semakin terbuka menyampaikan penilaiannya," ujarnya saat menyampaikan pidato laporan sidang istimewa MA tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa 20 Februari 2024. 

Kendati demikian, Mantan Walikota Solo itu menyambut baik reformasi internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, untuk menegakkan prinsip rule of law dan good governance dalam meningkatkan kinerja pengadilan secara berkelanjutan.

BACA JUGA:Jokowi Kaget Nasabah PNM Mekaar Bisa Kreatif Bikin Nama Kemasan Produk

"Kualitas SDM hakim adalah kunci. integritasnya, profesionalisme, kepekaannya terhadap rasa keadilan masyarakat, serta kepekaannya terhadap perkembangan zaman termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi," imbuhnya.

Lanjutnya, inovasi harus menjadi bagian dari proses reformasi. Tidak hanya melibatkan adopsi teknologi baru tetapi juga mengintegrasikan perspektif dan sensitivitas dalam penyelesaian perkara hukum. Misalnya, sistem restorative justice sebagai terobosan penyelesaian perkara.

Presiden Indonesia ketujuh itu, mengapresiasi inovasi MA dalam mendorong percepatan transformasi hukum, peningkatan penggunaan sistem e-court, dan pengembangan decision spot system (DSS) berbasis artificial intelligence yang akan mempermudah konsistensi putusan merujuk pada putusan adil yang ada sebelumnya. 

Jokowi menyebut bahwa masyarakat indonesia turut mengapresiasi keterbukaan MA dalam menyampaikan informasi perkara kepada publik.

BACA JUGA:Jokowi Bagikan Bantuan Beras Bulog ke 1.067 Warga Tangsel

"Rakyat Indonesia juga mengapresiasi terhadap komitmen keterbukaan kepada publik. Sudah ada 22.000 putusan telah dipublikasikan dalam direktori keputusan yang bisa diakses oleh publik," tuturnya.

Sidang laporan itu turut dihadiri juga oleh beberapa Mahkamah negara sahabat. Seperti Arab Saudi, Sudan, Australia, dan Malaysia serta beberapa lembaga negara lainnya.

Sumber: