Mahasiswa Protes Bayar UKT Pakai Pinjol, Ini Solusi Pemerintah dan Perbankan

Untuk bisa meringankan biaya pendidikan di perguruan tinggi, Fasli menekankan beberapa hal. Antara lain pembagian proporsi penugasan pada PTN dan PTS sesuai tingkat akreditasi. Demikian juga dengan bantuan BOP sesuai dengan jumlah mahasiswa dari penugasan.

Bantuan tunjangan profesi dosen sesuai dengan penugasan dan standar rasio dosen/mahasiswa.

Ditjendiktiristek juga ikut membantu melalui beasiswa. Sinergi pendanaan dengan CSR DUDI, sinergi pendanaan dari Pemda maupun Pemerintah Desa, dan beasiswa LPDP untuk S1 terus diperbesar.

“Menghilangkan pajak untuk tabungan keluarga buat biaya kuliah anak dan memberikan matching fund dari pemerintah untuk tabungan pendidikan keluarga dan beasiswa bagi mahasiswa di PTN dan PTS,” kata Fasli Jalal.

Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia Prof Didin Muhafidin mengusulkan soal penghapusan pajak tanah dan bangunan untuk perguruan tinggi yang bernaung di bawah yayasan. 

BACA JUGA:Biaya Kuliah di Indonesia Masih Mahal, Ini Perbandingan dengan Australia, India dan AS

Pemprov DKI Jakarta contohnya telah menghapus pajak PBB untuk tenaga pendidik, maka pemerintah diharapkan bisa menghapus pajak PBB untuk tanah dan bangunan terhadap perguruan tinggi terutama PTS yang bernaung di bawah yayasan.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudriste) Nizam memaparkan, dari berbagai data yang dikompilasi, menunjukkan rata-rata biaya total pendidikan Indonesia sekitar 2.000 dollar AS atau sekitar Rp 28 juta/mahasiswa.

Jika dibandingkan India yang berkisar 3.000 dolar AS, biaya di Indonesia berkisar 75 persennya.

Jika dibandingkan Malaysia baru seperempatnya karena biaya kuliah di sana sekitar 7.000 dolar AS/mahasiswa. Di Singapuara mencapai 25.000 dolar AS, sedangkan di Australia berkisar 20.000 dolar AS, dan Amerika 23.000 dolar AS. 

Di negara Skandinavia, biaya pendidikan memang ditanggung negara, karena masyarakat membayar pajak penghasilan tinggi. Adapun di Indonesia, pembayaran pajak masih rendah.  

“Pembiayaan pendidikan secara gotong royong, dilakukan di Indonesia dan juga negara-negara maju.  Ada subsidi pemerintah dan dari mahasiswa,” ujar Nizam. 

Nizam menyebut model pendanaan kuliah berkeadilan diterapkan bagi mahasiswa, sesuai kemampuan ekonomi keluarga.

Bahkan untuk mahasiswa dari keluarga miskin/tidak mampu ada Kartu Indonesia Pintar (KIP ) Kuliah yang anggarannya lebih dari Rp 13 triliun.

BACA JUGA:Mahasiswa Bayar UKT Pakai Pinjol, ITB Sebut 1.800 Orang Ajukan Keringanan Biaya Kuliah

Sumber: