Mahasiswa Protes Bayar UKT Pakai Pinjol, Ini Solusi Pemerintah dan Perbankan

JAKARTA, DISWAY.ID - Mahasiswa menolak pembayaran menggunakan skema pinjaman online (Pinjol) karena membebankan dalam hal bunga kredit. 

Menanggapi hal ini, masalah skema pendanaan mahasiswa sampai sekarang masih menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.

Perguruan tinggi telah menawarkan berbagai kemudahan untuk biaya pendidikan untuk mahasiswa dengan pinjaman daring.

Direktur Bisnis Konsumer PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), Handayani menyatakan bahwa BRI dapat memberikan dukungan terkait dua aspek utama yaitu biaya pendidikan dan literasi keuangan.

“Untuk biaya pendidikan BRI siap mendukung dalam bentuk beasiswa, pinjaman Briguna Pendidikan dengan bunga ringan, dan juga pembiayaan melalui fasilitas cicilan kartu kredit dengan bunga mulai 0%,” kata Handayani dalam bincang edukasi bertema Skema Terbaik dan Ringankan Pendanaan Mahasiswa yang digelar oleh Universitas Yarsi, BRI dan Cempaka yang berlangsung di kampus Yarsi, baru-baru ini. 

BACA JUGA:Kesaksian Tetangga Keluarga yang Loncat dari Rooftop Apartemen di Penjaringan, 'Korban Terjerat Pinjol, Status WA Ingin Bunuh Diri'

Sri Suning Kusumawardani selaku Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek menjelaskan bahwa memprihatinkan mahasiswa melanjutkan pendidikan dibiayai oleh pinjaman online. 

Menurutnya Pemerintah telah meminta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk membantu skema pembiayaan bagi mahasiswa. 

Pemerintah melalui Kemendikbudristek juga berkomunikasi dengan BEM untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang akan didukung untuk sosialisasi dan memberikan pengetahuan penting tentang literasi keuangan.

Sehingga mahasiswa bisa memahami dengan baik mekanisme pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi dan bagaimana caranya.

Bentuk sosialisasi tidak hanya webinar tetapi  juga pelatihan mengelola keuangan, meningkatkan potensi diri, dan lainnya.

Rektor Universitas Yarsi, Prof Fasli Jalal menambahkan secara makro biaya untuk pendidikan tinggi masih rendah.

BACA JUGA:Alhamdulillah! Dana KIP Kuliah Merdeka Sudah Cair, Cek Rekening!

Penghitungan real cost biaya di PT perlu dihitung per prodi per wilayah. Fasli  mengusulkan agar ditentukan secara nasional berapa APK PT yang akan dicapai dan untuk prodi apa saja dengan segala rasionalitasnya.

Sumber: