Saat Netralitas Jokowi Dicecar dalam Sidang Dewan HAM PBB, Singgung Pencalonan Gibran di Pemilu 2024

JENEWA, DISWAY.ID - Ada yang berbeda dalam Sidang Dewan HAM PBB beberapa waktu lalu di Jenewa, Swiss. 

Dalam sidang itu, netralitas Presiden Jokowi di Pilpres 2024 dipertanyakan pada pertemuan Komite HAM PBB dan International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR) pada Selasa 12 Maret 2024 lalu. 

BACA JUGA:Sekjen PBB Peringatkan Dewan Keamanan Terpecah Mengenai Israel Menggila di Gaza

BACA JUGA:Indonesia Diakui PBB Sebagai Episentrum Pengembangan AI di ASEAN

Pertanyaan tersebut disampaikan salah satu anggota komite HAM PBB yang mewakili Senegal, Bacre Waly Ndiaye. Bacre tiba-tiba menyinggung soal pelaksanaan Pemilu di Indonesia Februari lalu. 

Bacre mempertanyakan soal mekanisme pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang dilakukan detik-detik akhir.

“Pada Februari 2024 Indonesia menggelar pemilihan presiden. Kampanye digelar setelah putusan di menit akhir mengubah syarat pencalonan dan memperbolehkan anak presiden ikut pencalonan,” kata Bacre pada pertemuan tersebut dikutip dari tayangan situs UNTV.

BACA JUGA:Selamat! 33 Personel Polri Raih Penghargaan dari Otoritas Misi Perdamaian PBB di Sudan

“Apa langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan pejabat-pejabat negara termasuk presiden tidak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap pemilu? Apakah pemerintah sudah menyelidiki dugaan intervensi pemilu?” tanya dia.

Mendapat pertanyaan itu, perwakilan Indonesia yang berada di sana tidak menjawab pertanyaan tersebut.

Dirjen Multilateral Kemlu Tri Tharyat yang hadir pada pertemuan itu tidak menjawab pertanyaan Bacre. 

BACA JUGA:Menlu Retno Ikut Walk Out Saat Dubes Israel Bicara di DK PBB, Ternyata Ini Alasannya

Ia hanya menjawab pertanyaan lain di luar soal netralitas Jokowi.

Sumber: