Santer Disebut Mau Rebut Jabatan Ketum PDIP, Jokowi Berkelakar: Bukan Golkar?
Presiden Jokowi bertolak menuju Provinsi Jambi, pada Rabu (03/04/2024), dalam rangka kunjungan kerja, melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta. -BPMI Setpres/Rusman-
JAKARTA, DISWAY.ID-- Presiden Jokowi buka suara terkait isu dirinya sempat ingin merebut jabatan ketua umum (ketum) PDI Perjuangan (PDIP) dari Megawati Soekarnoputri.
Merespon isu tersebut, Jokowi hanya tersenyum serta sambil bergurau.
"Bukan Golkar?," ujarnya kepada wartawan, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 3 April 2024.
BACA JUGA:Feri Amsari Minta Hakim MK Hadirkan Presiden Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres 2024
Mantan gubernur DKI Jakarta itu merasa heran dengan isu-isu tersebut. Dia meminta agar pihak-pihak tersebut tidak memunculkan isu-isu tersebut.
"Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut ini, masa mau ngerebut semuanya. Jangan seperti itu, jangan seperti itu," ungkapnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol, yakni Golkar dan PDIP. Operasi politik itu dilakukan Jokowi beberapa bulan sebelum tahapan Pemilu 2024 dimulai.
"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan," ungkap Hasto dalam kegiatan Bedah Buku 'NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971' karya Ken Ward (1972) yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024.
Dia menjelaskan, ada menteri penuh kuasa dan menteri sangat penuh kuasa dalam kabinet Jokowi. Dia mengatakan menteri yang dapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDIP merupakan menteri penuh kuasa alias power full.
BACA JUGA:Selesai di Red Sparks, Megawati Resmi Berseragam Jakarta BIN di Proliga 2024
"Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara 5-6 bulan. Ada seorang menteri, ada super power full, ada yang power full. Supaya nggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh presiden Jokowi," kata Hasto.
"Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDIP diserahkan kepada Pak Jokowi," sambungnya.
Tak hanya itu, Hasto juga menyampaikan bahwa Jokowi akan menjadikan Golkar sebagai kendaraan politik saat ini.
"Kemudian kendaraan politik juga adalah Golkar. Sekarang ada gagasan tentang soal koalisi besar permanen seperti ada barisan nasional. Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDIP," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
