Wapres Berharap Dana Otsus Bisa Bawa Dampak Bagi Rakyat Papua

Wapres Berharap Dana Otsus Bisa Bawa Dampak Bagi Rakyat Papua

Wakil Presiden RI (Wapres) Maruf Amin berharap dana otonomi khusus (Otsus) bisa berdampak bagi seluruh masyarakat di enam provinsi yakni Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.-setkab-

JAKARTA, DISWAY.ID - Wakil Presiden RI (Wapres) Maruf Amin berharap dana otonomi khusus (Otsus) bisa berdampak bagi seluruh masyarakat di enam provinsi yakni Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

"Rencana induk pembangunan Papua sudah ada dan Dana Otsus kita harapkan menjadi sesuatu yang nyata di Papua artinya wujud yang dapat kita lihat," jelas ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf kepada awak media, usai memimpin Rapat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP/BPP) pada Senin 27 Mei 2024.

"Kemudian mencakup infrastruktur dan sarana pemerintahan terutama untuk Dareah Otonom Baru (DOB),” tambahnya.

BACA JUGA:Teman Vina Cirebon, Linda Hari Ini Diperiksa Polda Jabar

BACA JUGA:2 Teman Proyek Pegi Alias Perong Ungkap Kondisi di Malam Pembunuhan Vina Cirebon: Tidur Bersama Kami di Bedeng

Ma'ruf berpesan kepada Ketua Badan BP3OKP atau disebut juga Badan Pengarah Papua (BPP), bahwa isu pendidikan, terutama tunggakan beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) akibat perpindahan kewenangan dari Provinsi ke Kabupaten/Kota sudah diselesaikan.

“Persoalan beasiswa sudah kita selesaikan, bahkan ada (permasalahan pendidikan) di luar negeri juga sudah kita selesaikan,” ungkapnya.

BACA JUGA:Pengakuan Mengejutkan Teman Kerja Pegi Alias Perong: Kan Malam Itu Dia Bersama Saya di Bandung

BACA JUGA:Kreasi Kopi Susu Cita Rasa Gula Aren dan Cappucino Jadi Andalan Barista dan Coffeepreneur

Secara khusus, Wapres memberikan arahan kepada Anggota BPP Perwakilan Papua untuk melakukan penguatan kelembagaan dengan segera merampungkan proses penerimaan anggota Kelompok Kerja berikut pengurusan administrasinya.

“(Diharapkan) dapat memperkuat komunikasi kebijakan antara pemerintah dan masyarakat dan Sekretaris Eksekutif bersama dengan Kepala Sekretariat BPP agar segera menyelesaikan proses perekrutan anggota Pokja BPP, termasuk hak keuangannya,” tutur Wapres menekankan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: