Kriteria Pembebasan Pokok PBB-P2 Tahun 2024 untuk Warga Jakarta, Jangan sampai Salah!

Perlu diketahui, apabila sudah memenuhi kriteria, tetapi belum mendapatkan pembebasan pokok PBB-P2 100 persen, kemungkinan wajib pajak belum pemutakhiran pada NIK.

Hal ini merujuk ada Pergub Nomor 16 Tahun 2024 Pasal 4 (1) yang berbunyi;

"Dalam hal wajib pajak tidak diberikan pembebasan pokok sebesar 100 % (seratus persen) karena belum memenuhi kriteria pembebasan pokok PBB-P2, dapat diberikan pembebasan pokok sebesar 100 % (seratus persen) dengan mengajukan permohonan pemutakhiran data NIK sepanjang memenuhi kriteria."

BACA JUGA:Ini Daftar Objek Pajak Hiburan, Karaoke Terancam Kenaikan Pajak 40-75%

Sesuai dengan amanat itu, selama kondisi wajib pajak telah memenuhi kriteria di atas, maka dapat mencoba untuk melakukan pemutakhiran data NIK di situs pajakonline.jakarta.go.id agar bisa mendapatkan pembebasan pokok PBB-P2.

Mengutip dari bapenda.jakarta.go.id, ada beberapa ketentuan yang perlu diketahui selama pemutakhiran NIK, di antaranya:

NIK yang diinput adalah NIK untuk nama yang tertera pada SPPT PBB-P2.

• Jika Server data pajak daerah telah terhubung dengan server data kependudukan sehingga setiap NIK yang diinput akan langsung terverifikasi apakah NIk yang didaftarkan tersebut Valid. 
• Valid yang dimaksud diatas adalah (1) tercatat pada server data kependudukan (2) pemilik NIK orang pribadi yang masih hidup.
• Jika Nama Wajib Pajak yang tertera pada SPPT PBB-P2 sudah meninggal dunia, maka proses pelayanan yang harus dilakukan adalah permohonan mutasi/balik nama PBB-P2.
• Jika nama yang tertera pada SPPT PBB-P2 telah meninggal dunia/ nama pemilik lama, silahkan ajukan mutasi/balik nama PBB-P2

Sumber: