Program Makan Siang Bergizi Gratis, Pengamat Ekonomi: Rawan Korupsi dan Bikin Investor Ragu

JAKARTA, DISWAY.ID - Sejak pengumumannya, program makan siang bergizi gratis telah menuai banyak kritik dan penolakan dari berbagai kalangan.

Program yang diusung oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto ini dinilai tidak realistis dan nantinya hanya akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BACA JUGA:Kebijakan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Ekonom: Mirip Bansos dan Berpotensi Menambah Utang Negara

BACA JUGA:Ombudsman RI Dukung Program Makan Siang Gratis, Asalkan...

Menurut kabar terakhir, Pemerintah sudah menyiapkan kebijakan anggaran sebesar 71 triliun untuk pelaksanaan program makan siang gratis ini. Merespon kabar tersebut, Ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani sontak menyatakan keberatannya.

"Program makan siang ini rawan di korupsi," kata Aviliani dalam keterangan resminya di Jakarta, pada Selasa 25 Juni 2024. 

Selain itu menurut Aviliani, pemberian anggaran dengan jumlah sebesar itu justru malah akan membuat para investor bertanya-tanya.

Oleh sebab itu, Aviliani menilai bahwa lebih bijak bagi Pemerintah untuk membagikan anggaran secara bertahap.

"Pasti investor udah mempertanyakan dong, apa anggaran sebagian besar digunakan untuk hal-hal yang konsumtif, itu pasti jadi pertanyaan mereka," imbuh Aviliani.

BACA JUGA:Menko Perekonomian Airlangga Pantau Langsung Simulasi Makan Siang Gratis di Tangerang, Intip Menu dan Kandungan Gizinya

BACA JUGA:Mengenal Dana BOS yang Diterima Siswa, Jadi Sumber Anggaran Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa anggaran sebesar Rp 71 triliun ini merupakan kesepakatan dengan pemerintahan sekarang dan yang akan datang.

Angka tersebut juga sudah masuk dalam hitungan defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen.

"Angka Rp 71 triliun itu di dalamnya nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh bapak Presiden Jokowi pada 16 Agustus," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, pada Senin 24 Juni 2024. 

Sumber: