AHY Soroti Risiko Pilkada 2024 Melawan Kotak Kosong Karena Persyaratan Yang Ketat

AHY Soroti Risiko Pilkada 2024 Melawan Kotak Kosong Karena Persyaratan Yang Ketat

AHY Soroti Risiko Pilkada 2024 Melawan Kotak Kosong Karena Persyaratan Yang Ketat-Disway/Fajar Ilman-

JAKARTA, DISWAY.ID-- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan keprihatinannya terhadap potensi terjadinya pilkada melawan kotak kosong dalam pilkada 2024.

AHY menyoroti bahwa sistem politik di Indonesia mungkin memaksa beberapa daerah menghadapi situasi tersebut.

BACA JUGA:AHY Ungkap Alasan SBY Tidak Menghadiri Upacara HUT RI ke-79 di IKN

BACA JUGA:AHY Apresiasi Pertemuan Prabowo dan Surya Paloh Setelah Kerasnya Pemilu

"Jadi begini, kita belum tahu secara pasti mana saja daerah yang tidak ada lawannya begitu, kotak kosong," kata AHY kepada wartawan di DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 15 Agustus 2024.

Dia mengungkapkan bahwa fenomena ini muncul sebagai akibat dari persyaratan politik yang ketat, seperti threshold 20% untuk calon independen atau partai politik.

"Artinya kalau ada seseorang atau partai politik yang ingin maju, tapi tidak punya tiket, mencapai threshold 20%, ya tidak bisa maju. Kalau ditanya salah atau tidak salah, ya tidak salah. Tetapi kalau dianggap baik atau kurang baik, ya mari kita diskusikan bersama," jelasnya.

BACA JUGA:AHY Respon Isu Suswono Sebagai Cawagub Ridwan Kamil

BACA JUGA:Gus Yahya Akui PBNU-PKB Entitas Berbeda, Jazilul Fawaid: Kita Jalankan Tugas Masing-masing

Meski begitu, AHY menyarankan agar lebih baik jika pilkada menghadirkan kompetisi yang sehat dibandingkan hanya melawan kotak kosong.

"Kalau boleh memilih, bagusnya memang adalah kompetisi itu, kalau saya pribadi. Adalah kompetisi yang sehat. A lawan B. Koalisi A lawan koalisi B. Atau dua kandidat atau tiga kandidat, atau berapa pun yang memang dikehendaki rakyat," ujarnya.

AHY juga menegaskan pentingnya peran rakyat dalam demokrasi, meski ia mengakui bahwa mekanisme partai politik dan persyaratan pilkada dapat mempengaruhi kompetisi.

"Karena pada prinsipnya, yang punya kuasa dalam demokrasi dan politik di negeri kita, ya rakyat. Tetapi memang ada mekanisme partai politik, ada mekanisme persyaratan pilkada yang tadi saya sampaikan, mungkin pada sejumlah situasi, tidak bisa menghadirkan kompetisi yang tadi saya sampaikan. Akhirnya melawan kotak kosong," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads