Prabowo Siap Bentuk Menteri Penerimaan Negara, Ini Tugas-tugas Strategisnya

JAKARTA, DISWAY.ID -- Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan membentuk Menteri Penerimaan Negara.

Rencana ini diungkap Dewan Penasihat Presiden Terpilih Prabowo, Burhanuddin Abdulllah dalam acara UOB Economic Outlook 2025.

Burhanuddin menyebut Kementerian Penerimaan Negara (KPN) merupakan pecahan dari Kementerian Keuangan.

BACA JUGA:Pabrik Lilin di Tambun Terbakar dan Timbulkan Ledakan, Asap Terlihat Hingga Radius 4,8 Kilometer

BACA JUGA:9 Anggota Patroli Perintis Presisi yang Diperiksa Propam Terkait Remaja Tewas di Kali Bekasi Sudah Aktif Berdinas

Menurutnya KPN akan bergerak untuk mendukung kepentingan program strategis pemerintahan Prabowo selama lima tahun ke depan.

Ia merinci tugas-tugas KPN di antaranya yakni penerimaan pajak, cukai dan PNBP.

"Insya Allah ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP jadi pisahan dari Kementerian Keuangan," paparnya, Rabu, 25 September 2024.

Burhan menjelaskan Kementerian Penerimaan Negara menjadi gabungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

BACA JUGA:Kemenhub Hadirkan Angkutan KSPN di 13 Kawasan Pariwisata di Indonesia, Danau Toba hingga Kawah Ijen

BACA JUGA:Pelaku Curanmor di PIK yang Bacok 6 Orang Ternyata Residivis, Nekat di Siang Bolong

Kementerian BUMN Perlu Transformasi

Burhan mengatakan perusahaan-perusahaan di bawah Kementerian BUMN perlu dilakukan transformasi.

Secara kolektif, pencapaian BUMN Indonesia selama tahun 2023 lalu mampu menyumbang 1 triliun Dolar AS.

Hanya saja, kata Burhan, pendapatan tersebut belum cukup untuk untuk negara. Sehingga BUMN harus dilakukan perbaikan.

Sumber: