Ini 3 Daftar Program Menteri HAM Natalius Pigai yang Tuai Kontroversi, Ingin Tambah 2.544 Pegawai Baru!

Dalam kesempatan rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Natalius Pigai memaparkan jika dirinya akan menjalankan program penambahan pegawai baru.

Saat ini, Kementerian HAM yang dipimpinnya hanya mempunyai 188 pegawai.

Mengingat jika Kementerian HAM sendiri adalah kementerian baru, setidaknya dibutuhkan 2.544 pegawai untuk melengkapi struktur yang ada.

"Setelah saya hitung kekuatan personel saya, yang ada sekarang 188 staf, dengan adanya struktur baru, saya membutuhkan 2.544 staf," paparnya.

Selain itu, Pigau juga mengungkap hasil kalkulasi gaji serta tunjangan yang dibutuhkan oleh pegawainya nanti.

BACA JUGA:Profil dan Rekam Jejak Natalius Pigai, Menteri HAM Kabinet Merah Putih yang Minta Anggaran Rp20 Triliun

Diketahui, gaji dan tunjangan dari 188 pegawai yang dimiliki sekarang telah menelan anggaran sebesar Rp1,2 triliun sehingga apabila terjadi penambahan sampai 2.544 pegawai maka dibutuhkan dana Rp1,2 triliun juga.

2. Membangun Universitas HAM

Program selanjutnya yang cukup kontroversial dari Natalius Pigai, yakni pembangunan Universitas HAM dengan taraf internasional.

Pigai juga ingin gedung universitas ini dilengkapi dengan laboratorium dan rumah sakit HAM.

Karena itulah ia membutuhkan anggaran cukup tinggi mencapai Rp20 triliun.

BACA JUGA:Baru Saja Diangkat, Menteri HAM Natalius Pigai Langsung Minta Tambahan Anggaran: Kalau Bisa di Atas Rp 20 Triliun

"Saya mau bangun Universitas HAM bertaraf Internasional terpadu dengan pusat studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan kawasan Amerika), laboratorium HAM termasuk forensik, rumah sakit HAM, dan lain-lain," ungkap Pigai.

Sebab, menurut Pigai, hadirnya universitas HAM ini akan dipimpin oleh putra Indonesia yang kompeten di bidang HAM sebagai upaya jika Indonesia memiliki ikon HAM.

3. Program Rp100 Juta per Desa

Terakhir, melalui rapat kerja sama dengan Komisi XIII DPR RI, Natalius Pigau mencoba rencakan program peduli HAM di setiap desa seluruh Indonesia.

Untuk mewujudkan program ini, ia pun mengusulkan dana Rp100 juta untuk per desa.

Sumber: