RIDO dan Tantangan Jakarta, Menjawab Kritik atas Program Inovatif

PROGRAM-PROGRAM yang diusung pasangan Ridwan Kamil-Suswono dalam Pilkada Jakarta kerap menuai kritik. Mulai dari gagasan Riverway, Mobil Curhat, hingga target ambisius penciptaan satu juta lapangan kerja, beberapa pihak mempertanyakan relevansi dan kesesuaian ide-ide ini dengan konteks Jakarta. 

Namun, menurut juru bicara pasangan tersebut, Mulya Amri, kritik ini muncul karena sebagian besar masyarakat belum memahami substansi dari program yang ditawarkan.

Ia menegaskan bahwa setiap inisiatif, meski terlihat ambisius, dirancang dengan mempertimbangkan kondisi spesifik Jakarta dan menjawab kebutuhan mendasar masyarakatnya.

Dana RW bukan Sekadar Bagi-Bagi Uang

Program Dana RW yang diusulkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono dalam Pilkada DKI Jakarta sering kali disalahpahami oleh beberapa pihak. Dana sebesar Rp200 juta per RW setiap tahunnya, atau total sekitar Rp1 miliar selama lima tahun, seringkali dianggap sebagai bentuk "bagi-bagi uang" tanpa mempertimbangkan tujuan dan mekanisme pemberdayaan masyarakat yang sebenarnya terkandung dalam program ini.

Menurut Mulya Amri, juru bicara pasangan Ridwan Kamil-Suswono, klaim bahwa program ini hanya sekadar pembagian uang kepada RW adalah kesalahpahaman besar.

“Ini bukan soal bagi-bagi uang. Justru ini adalah langkah pemberdayaan masyarakat. Dana ini diberikan kepada RW melalui mekanisme yang transparan dan dipantau oleh pemerintah DKI. Warga berhak menentukan sendiri apa yang menjadi prioritas kebutuhan di wilayah mereka,” jelas Mulya.

Program ini memberi kewenangan kepada RW untuk menentukan penggunaan dana berdasarkan kebutuhan mendesak yang ada di lingkungannya.

Sebagai contoh, dana tersebut bisa digunakan untuk membangun sumber air bersih, bak sampah, atau fasilitas MCK (Mandi Cuci Kakus) untuk meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan. Semua keputusan tersebut diambil berdasarkan musyawarah warga yang melibatkan seluruh masyarakat di RW tersebut.

Salah satu kelebihan dari program Dana RW ini adalah adanya mekanisme yang terorganisir dan sistematis dalam penggunaannya. Setiap penggunaan dana akan dipantau dengan cermat oleh pemerintah DKI Jakarta, yang memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan bersama sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama warga.

Di setiap kecamatan, terdapat insinyur yang siap memberikan pendampingan untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan teknis.

“Ini bukan hanya soal memberikan dana, tetapi juga soal bagaimana mengorganisir dan memastikan bahwa penggunaan dana tersebut dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Setiap langkah akan dipantau, dan pengelolaan dana harus sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat,” tambah Mulya.

Mengatasi Tawuran dengan Festival

Tawuran antar kelompok anak muda sering kali menjadi masalah yang tak terhindarkan di banyak kota besar, termasuk Jakarta. Beberapa pihak menyoal gagasan ini karena tidak menyentuh langsung inti masalah Jakarta, karena persoalan utama dari tawuran adalah kurangnya lapangan pekerjaan bagi kalangan anak muda.

Sumber: