Ekonom Beberkan Dampak dan Tantangan Bulog Sebagai Lembaga di Bawah Presiden

JAKARTA, DISWAY.ID-- Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) akan dijadikan lembaga pangan atau lembaga non-komersial di bawah wewenang Presiden RI Prabowo Subianto. 

Lembaga pangan diharapkan dapat menjadi hal yang dapat menjaga stabilitas harga, serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jakarta Achmad Nur Hidayat, mengingatkan dengan status baru itu, BULOG diharapkan mampu melakukan koordinasi lebih baik dengan berbagai kementerian.

Koordinasi tersebut berkaitan dengan ketahanan pangan, seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, sehingga program ketahanan pangan nasional dapat dijalankan dengan lebih sinergis dan terpadu.

BACA JUGA:Menko Zulhas Buka Suara Soal Bulog jadi Badan di Bawah Presiden

“Fleksibilitas ini memungkinkan BULOG merespons perubahan harga atau kebutuhan pasar tanpa terhambat oleh birokrasi yang kompleks, sebagaimana kerap terjadi pada BUMN,” ujar Achmad saat dihubungi oleh Disway pada Senin 25 November 2024.

Kendati begitu, Achmad juga menambahkan bahwa beberapa dampak serta risiko yang harus dihadapi dari perubahan ini. Menurutnya, ketergantungan pada pemerintah yang sedang berkuasa bisa memunculkan intervensi politik dalam pengambilan keputusan BULOG. 

“Ini berpotensi mengganggu netralitas lembaga tersebut, terutama dalam menentukan harga pangan atau kebijakan impor,” ujar Achmad.

Selain itu, Achmad menambahkan, risiko intervensi politik juga menambah beban bagi BULOG, yang bisa mengakibatkan biaya operasional dan anggaran yang lebih tinggi, terutama jika harus melakukan subsidi besar-besaran untuk menjaga harga pangan tetap stabil.

“Dalam jangka panjang, pembebanan anggaran ini bisa berdampak pada fiskal pemerintah jika tidak dikelola secara hati-hati,” ujar Achmad.

BACA JUGA:Rencana Bulog jadi Badan Otonom Langsung di Bawah Presiden, Direspons Pengamat Ekonomi Begini

Tidak hanya itu, Achmad juga menambahkan bahwa salah satu tantangan utama dalam stabilisasi harga pangan adalah keberadaan BULOG yang belum tersebar di seluruh provinsi, yang mengakibatkan kesenjangan dalam distribusi pangan di berbagai wilayah. 

“Tanpa jaringan yang merata di seluruh Indonesia, stabilitas harga akan sulit dicapai, terutama di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh BULOG,” tutur Achmad.

Sumber: