Bawaslu Beberkan Evaluasi Pengawasan Pilkada Serentak 2024

BACA JUGA:Bawaslu: Perbedaan Persepsi Antarlembaga Mendistorsi Efektivitas Pengelolaan Keadilan Pemilu

BACA JUGA:Peran Media di Pemilu, Totok: Berita Wartawan Bisa Menjadi Informasi Awal Bagi Bawaslu

Untuk menyamakan cara pandang sehingga menghasilkan kerja sama yang lebih kuat ke depan.

“Kemudian juga memberikan catatan kritis untuk pelaksanaan pilkada yang akan digelar ke depan,” jelas Lolly yany didaulat membuka acara Media Gathering dan Diskusi Media.

Dalam Media Gathering dan Diskusi Media ini, hadir sebagai nara sumber adalah Anggota Bawaslu Kepulauan Riau Mariyamah, Mimah Susanti yang merupakan anggota KPI Pusat. Lalu ada juga pegiat Pemilu Anik Sholihatun.

Tampak juga hadir di acara ini Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Zulhadril dan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Agung Bagus Gede Bhayu Indra Atmaja.

BACA JUGA:Herwyn: Bawaslu Terus Bangun Komunikasi untuk Pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang Optimal

BACA JUGA:Tanggapi 130 Laporan Dugaan Politik Uang pada Pilkada 2024, Bawaslu: Kita Akan Teliti!

Anomali Pilkada 2024 di Kepulauan Riau

Menurut Anggota Bawaslu Kepulauan Riau Mariyamah, banyak anomali yang terjadi saat Pilkada 2024. Misal, di Batam terjadi 200 identitas dengan alamat yang sama.

Kemudian pada saat masa tenang, ditemukan media masih beritakan aktivitas calon. Hal ini menjadi bahan evaluasi ke depan agar ke depan tidak terulang kembali. 

Secara general, pelanggaran di Kepulauan Riau terjadi karena persoalan daftar pemilih tetap atau DPT dan pelanggaran terkait pemberitaan di media.

“Namun secara umum, pelaksanaan Pilkada di Kepulauan Riau jauh lebih kondusif dibandingkan daerah lain. 

“Salah satunya adalah karena kultur yang semua bisa diselesaikan dengan pantun. Pantun itu adalah kependekan dari sopan dan santun,” ujarnya.

Sumber: