Pakar Bilang Retreat Kepala Daerah di Magelang akan Ada Arahan Mantan Presiden, Apa Itu?

JAKARTA, DISWAY.ID - Mantan Presiden Republik Indonesia (RI) akan menjadi pembicara dalam acara retreat kepala daerah yang digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

Pengamat Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Profesor Lili Romli, menilai langkah tersebut sangat strategis.

BACA JUGA:Wamendagri Bocorkan Materi Retreat Kepala Daerah Terpilih, Pemateri Presiden dan 40 Menteri hingga Mantan Presiden

BACA JUGA:Perintah Undang-Undang, Istana: Retreat Kepala Daerah Terpilih Lebih Efisien Hanya 7 Hari

Dengan pertimbangan pengalaman para mantan Presiden dalam mengelola pemerintahan.

"Mungkin pertimbangannya karena sebagai mantan presiden mempunyai banyak pengalaman dalam pemerintahan sehingga pandangan dan pemikirannya diperlukan untuk sharing," katanya saat dikonfirmasi, Senin 17 Febuari 2025.

Menurutnya, ada pula alasan politik terkait dengan keterlibatan mantan Presiden RI ini.

"Pertimbangan lain, bisa jadi utk menjawab bahwa antara Jokowi dengan Prabowo ada keretakan itu tidak betul. Ini dibuktikan, yang sebelumnya diberikan panggung pada HUT Gerindra, kini dalam retreat para kepala daerah," jelasnya.

BACA JUGA: DPD RI Sambut Baik Retreat Kepala Daerah Terpilih, Yakin Tak Buang Anggaran

Ia menambahkan, dengan diberikannya kesempatan untuk berbicara, mantan Presiden seperti Joko Widodo (Jokowi) dapat memperoleh keuntungan dalam menjaga eksistensinya di radar publik melalui pemberitaan media massa.

"Tentu dengan dikasih panggung tersebut memberikan keuntungan bagi Jokowi sehingg terus ada dalam radar publik via pemberitaan media massa. Sebelumnya diberitakan di forum HUT Gerindra, sekarang di forum retret kepala daerah," ucapnya.

Diketahui, 505 kepala daerah yang akan mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah akan mendapat arahan dari para menteri hingga mantan Presiden RI.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan akan mendapat materi dari 40 lebih dari menteri hingga kepala lembaga negara, seperti kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan lainnya.

BACA JUGA:Iklan MBG Pakai AI, Wamenkomdigi: Itu Bagian dari Kreativitas

Sumber: