Luhut Tak Segan Pecat Pejabat Keluhkan Efesiensi Anggaran, Pengamat: Layanan Publik Terancam

JAKARTA, DISWAY.ID - Menanggapi keluhan akan instruksi efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Luhut tak segan pecat pejabat keluhkan efisiensi anggaran.

Menurut Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) efisiensi anggaran ini sendiri tidak ditujukan untuk mempersulit rakyat, melainkan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.

“Kalau ada komplain lagi, jangan ragu datang ke kami. Kalau saya tidak bisa tangani, akan saya laporkan ke Presiden,” ujar Luhut di Jakarta, pada Selasa 18 Februari 2025.

BACA JUGA:Pansus 4 DPRD Kota Bandung: Raperda Tentang Perubahan Susunan Perangkat Daerah Harus Ditinjau Ulang

BACA JUGA:Rute Mudik Gratis 2025 Lebaran Jateng Pakai Bus dan Kereta Api, Wajib Tahu Sebelum Mulai Daftar

Selain itu, Luhut juga menambahkan bahwa efisiensi anggaran ini juga akan menonjolkan peran dan kontribusi sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Di Prancis, 85 persen ekonominya digerakkan oleh perusahaan besar dan menengah, oleh perusahaan swasta,” jelas Luhut.

Kendati begitu, Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat juga menyatakan bahwa Pemotongan anggaran justru malah berdampak besar kepada pengoptimalan dan layanan publik, terutama kepada sektor-sektor vital seperti pendidikan.

BACA JUGA:Kamu Terverifikasi Dapat Hadiah Saldo DANA Gratis Rp660.000 ke Dompet Digital, Buruan Klaim!

BACA JUGA:Baznas Salurkan 7.911 Bantuan Paket Pangan dari King Salman

“Banyak layanan esensial menjadi terganggu akibat pemangkasan anggaran yang tidak terencana. Sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kebencanaan adalah yang paling terdampak,” ujar Achmad ketika dihubungi oleh Disway pada Rabu 19 Februari 2025.

Selain itu, Achmad juga menambahkan bahwa pemotongan anggaran di sektor infrastruktur telah menyebabkan penundaan atau pembatalan proyek-proyek strategis. 

“Tidak semua kementerian dan lembaga bisa dipangkas anggarannya secara serampangan, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan mitigasi bencana,” tegas Achmad.

Sumber: