AHY Umumkan Susunan Pengurus Partai Demokrat Periode 2025-2030, Kader Perempuan 30%

JAKARTA, DISWAY.ID - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengumumkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat untuk periode 2025-2030.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

AHY mengungkapkan bahwa susunan kepengurusan ini mencakup berbagai elemen, termasuk profesi yang beragam dan memenuhi prasyarat 30% diisi oleh perempuan.

BACA JUGA:Struktur Partai Demokrat Akan Lebih Ramping, Fokus pada Perwakilan Perempuan dan Anak Muda

“Jadi artinya yang kita hadirkan dan kita bentuk dalam DPP ini benar-benar meliputi berbagai elemen termasuk berbagai profesi dan yang jelas memenuhi prasyarat 30 persen diisi oleh perempuan,” kata AHY dalam sambutanya, Minggu 23 Maret 2025.

Partai Demokrat juga ingin membuka ruang bagi kader-kader baru yang memiliki semangat perjuangan yang sama.

AHY menambahkan bahwa kepengurusan ini akan menjadi melting pot yang menggabungkan para senior partai yang telah berkiprah selama dua dekade dan kader muda dengan kreativitas tinggi untuk memperkuat perjuangan partai.

BACA JUGA:Demokrat Siapkan Struktur Baru, Fokus pada Kekuatan Anak Muda Targetkan Menang Pileg 2029

Selain itu, AHY menjelaskan bahwa struktur organisasi DPP terbaru ini sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) untuk periode 2025-2030.

Pada struktur ini, di bagian paling atas terdapat Majelis Tinggi Partai, yang kemudian dilanjutkan dengan Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua Umum.

Struktur garis putus-putus menunjukkan sifat koordinasi, sementara garis tebal menunjukkan komando.

BACA JUGA:Geger! SBY 'Slip of Tongue' saat Baca Pidato di Kongres VI Partai Demokrat , Kesalahan atau Sengaja?

Kepengurusan baru ini juga menghadirkan Dewan Pakar untuk memperkuat narasi dan isu yang akan diperjuangkan oleh Partai Demokrat ke depan.

“Di bagian kanan ada departemen-departemen, kalau terdahulu jumlahnya 11, yang mirroring dengan komisi di DPR RI," jelasnya.

Sumber: