Efek Tarif Dagang Donald Trump 32 Persen ke Indonesia, Begini Langkah Kadin

JAKARTA, DISWAY.ID -- Merebaknya kekhawatiran masyarakat akan dampak yang akan ditimbulkan oleh tarif dagang tambahan sebesar 32 persen yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Sejumlah negara kini tengah mempersiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan tersebut, tidak terkecuali Indonesia.

Dalam hal ini, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan menggunakan jalur hubungan dengan Kamar Dagang Amerika Serikat (US Chamber of Commerce) yang sudah terjalin baik selama ini.

BACA JUGA:JTT Imbau Pengguna Jalan Pastikan Kecukupan Saldo Uang Elekteronik

BACA JUGA:Belanjakan Uang Palsu Rp40 Juta di Mal Kemang Jaksel, Wanita 41 Tahun Ditangkap

“Untuk memperkuat komunikasi kedua negara, perlu ada figur yang bisa berperan sebagai duta besar Indonesia di AS, sembari proses diplomatik pemilihan duta besar berlangsung,” tutur Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie, kepada Disway pada Jumat 4 April 2025.

Untuk memperkuat neraca perdagangan pasca-keputusan Trump, Anindya menambahkan, negosiasi perdagangan nantinya akan dilakukan dengan lebih selektif.

Menurutnya, fokus tersebut dapat dilakukan kepada industri padat karya terdampak secara vertikal, hulu hingga hilir.

“Selain itu, Indonesia perlu membuka pasar baru selain Asia Pasifik dan ASEAN, yakni pasar Asia Tengah, Turki dan Eropa, sampai Afrika dan Amerika Latin,” tambah Anindya.

Menurut Anindya, ada peluang Indonesia mempertahankan hubungan baik dengan AS sebagai mitra dagang. Dalam hal ini, AS membutuhkan pasar bagi peralatan pertahanan, pesawat terbang, dan LNG. 

BACA JUGA:PCO Sebut Prabowo Siapkan 3 Strategi Hadapi Kebijakan Tarif Impor Donald Trump

BACA JUGA:Saldo Dana Bansos BLT BBM Siap Cair April 2025, Simak Cara Cek Status Penerima di cekbansos.kemensos.go.id

“Kita bisa menegosiasikan hal ini dengan produk ekspor andalan Indonesia,” ucap Anindya.

Selain itu, Anindya juga menambahkan bahwa AS memberlakukan Inflation Reduction Act (IRA) atau UU Penurunan Inflasi yang bertujuan menurunkan inflasi di AS, mendorong transisi energi bersih melalui insentif besar-besaran terhadap kendaraan listrik (EV), energi terbarukan (solar, angin), dan industri baterai dan semikonduktor. 

Sumber: