Tim Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto Dipanggil Dewas KPK, Ada Apakah?

"Itu tidak ada urusannya dengan perkara Harun Masiku," imbuhnya.

Ia juga menyampaikan keberatannya terhadap penyitaan barang bukti seperti ponsel dan buku cararan yang berisi arahan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Itu tidak pernah dipergunakan dalam kejahatan maupun yang terkait pada kasus Harun Masiku," tukasnya.

BACA JUGA:Hubungan Ibu Korban Bocah Tewas Terbakar dengan Pelaku Diungkap Polisi

BACA JUGA:Temui Prabowo, Muzani Bahas Evaluasi Kinerja BUMN

Diberitakan sebelumnya, tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto resmi melaporkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKBP Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Kubu Hasto ini melaporkan penyidik Rossa atas dugaan pelanggaran kode etik terkait penanganan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Kubu Hasto ini melaporkan penyidik Rossa atas dugaan pelanggaran kode etik terkait penanganan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

“Kami dalam rangka untuk memberikan penegakan hukum yang berkeadilan terhadap adanya dugaan pelanggaran SOP yang dilakukan oleh para penyidik KPK. Jadi, kami melaporkan saudara Rossa Purbo Bekti,” ujar tim hukum PDIP Johanes Tobing di Kantor Dewas KPK, Jakarta pada Rabu, 19 Februari 2025.

Adapun KPK telah menetapkan Hasto bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin.

BACA JUGA:Hasan Nasbi Mundur, Waketum Golkar: Jubir Harus Selalu di Samping Prabowo

BACA JUGA:Dahnil Ungkap Kriteria Calon Pengganti Hasan Nasbi yang Mundur dari Kepala PCO

Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku. Hasto juga dikenakan Pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

Selain Harun, Hasto disebut juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari.

Hasto sudah berupaya untuk lepas dari status tersangka dengan mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Sumber: