ICW: Keterlibatan TNI dalam Program MBG Dinilai Langgar Prinsip Ruang Sipil-Anak

JAKARTA, DISWAY.ID - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi keterlibatan aparat militer dalam pengawasan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Dalam pemantauan yang dilakukan bersama mitra koalisi Kawal MBG, ICW menilai bahwa kehadiran TNI di lingkungan sekolah menimbulkan kekhawatiran terkait pelanggaran prinsip ruang sipil yang aman bagi anak.

Di beberapa sekolah, kami temukan kehadiran Babinsa untuk mengawal distribusi makanan. Ini mencampuradukkan ruang militer dengan sipil, yang sangat bertentangan dengan Konvensi Hak Anak,"  kata Eva Nurcahyani, staf Divisi Riset ICW dalam diskusi, Selasan 29 April 2025.

BACA JUGA:Pemecatan Rektor UP Disebut Salahi Statuta Kampus, Tak Libatkan Senat!

BACA JUGA:Kehadiran Prabowo di May Day 2025 Sangat Ditunggu, Buruh Siapkan 11 Tuntutan untuk Presiden!

ICW menegaskan bahwa pendekatan militeristik dalam program sosial seperti MBG seharusnya dihindari.

Anak-anak berhak atas lingkungan belajar yang bebas dari tekanan psikologis.

"Ini bukan hanya soal distribusi makanan, tapi bagaimana negara menciptakan sistem yang aman dan berpihak pada anak," tegasnya.

ICW mendorong pemerintah agar mengevaluasi keterlibatan militer dan lebih mengutamakan pelibatan masyarakat sipil dalam pengawasan program.

BACA JUGA:Disindir Gubernur Konten, Tanggapan Dedi Mulyadi Chill Banget

BACA JUGA:Tampil di KPK, Bang Haji Rhoma Irama Bawakan 4 Lagu: Kita Doakan Para Pejabat Tak Suka Korupsi

Ia menilai juga rogram MBG yang dijalankan pemerintah perlu evaluasi total. 

Berdasarkan temuan lapangan di Jakarta, banyak aspek dari program ini yang tidak sesuai standar, dari mulai kualitas makanan hingga transparansi dalam pemilihan mitra distribusi.

"Menu makanan disamaratakan, padahal anak-anak dengan kebutuhan khusus memiliki kebutuhan gizi yang berbeda," terangnya.

Sumber: