Puncak Haji Dimulai, Puan Ingatkan Penyelenggara Beri Layanan Terbaik Bagi Jemaah

Untuk diketahui, tahun ini Pemerintah Arab Saudi menerapkan sistem baru dalam pelayanan haji, yaitu multi syarikah, di mana pengorganisasian jemaah selama di Armuzna tidak lagi berdasarkan kloter, melainkan disusun dalam kafilah oleh pihak syarikah bekerja sama dengan PPIH.

Menurut mantan Menko PMK itu, sistem baru ini menuntut koordinasi yang lebih intensif dan fleksibilitas tinggi dari petugas Indonesia di lapangan. Oleh karenanya, Puan mendorong agar setiap petugas memahami perubahan alur dan peran dengan cermat, terutama karena tugas kloter hanya sampai masa persiapan murur.

"PPIH dapat memastikan data jemaah, termasuk yang akan melakukan murur, untuk diserahkan secara akurat dan tepat waktu ke pihak syarikah. Hal ini guna mencegah disinformasi atau jemaah tersasar," ucapnya. 

"Jemaah juga perlu diberi penjelasan yang transparan mengenai sistem kafilah agar tidak terjadi kebingungan saat pelaksanaan ibadah,” lanjut Puan.

Di sisi lain, Puan memandang penerapan multi syarikah adalah tantangan sekaligus peluang untuk memperbaiki kualitas layanan ibadah haji. 

“Segala bentuk penyesuaian harus dievaluasi secara mendalam pasca pelaksanaan haji tahun ini,” tuturnya.

DPR disebut akan meminta laporan lengkap dari Kementerian Agama dan mitra terkait, termasuk dari unsur PPIH dan petugas lapangan, sebagai dasar dalam menyusun kebijakan haji ke depan.

BACA JUGA:DPRD DKI Nilai 100 Hari Kepemimpinan Pramono-Rano Bawa Jakarta ke Arah Positif

Dalam pelaksanaan ibadah haji, DPR pun telah mengirimkan Tim Pengawas guna memastikan pelayanan bagi jemaah Indonesia berjalan dengan baik. 

“Berbagai evaluasi juga telah diberikan Timwas Haji DPR sebagai antisipasi hambatan selama proses pelaksanaan ibadah haji. DPR berkomitmen memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan sebaik-baiknya,” terang Puan.

Terkait ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci lantaran visanya tidak terbit, Puan menyatakan DPR akan ikut mengawal persoalan tersebut.

"Soal haji furoda memang sudah merupakan hak prerogatif dari kerajaan Arab Saudi," ungkap Puan.

Meski begitu, Puan menyatakan DPR RI berkomitmen untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji semakin berkualitas, akuntabel, dan berpihak pada jemaah. 

"Kami akan meminta Komisi terkait yakni Komisi VIII DPR untuk mengawal persoalan ini. Kami akan memastikan semua pihak mendapat perlindungan, baik dari jemaah dan pengusaha travel yang dirugikan," jelasnya.

Sementara kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang berada di Tanah Suci, Puan berpesan untuk selalu waspada, menjaga kesehatan serta beribadah dengan aman dan nyaman. 

Sumber: